Dianggap Ancam Keamanan Nasional, Myanmar Larang TV Satelit

Liputan6.com, Yangon - Media Myanmar yang dikendalikan junta mengumumkan larangan penerimaan siaran tv satelit pada Selasa (4 Mei), mengatakan siaran luar mengancam keamanan nasional. Selain itu juga mengeluarkan ancaman akan memenjarakan siapa pun yang tertangkap melanggar aturan tersebut.

Dengan akses internet seluler sebagian besar terputus dalam upaya untuk memadamkan protes anti-junta sejak kudeta 1 Februari, Myanmar semakin tampak kembali ke keadaan isolasi yang mendahului reformasi demokrasi selama satu dekade, lapor Channel News Asia yang dikutip Rabu (5/5/2021).

"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola, akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500.000 kyat (Rp 4,6 juta)," kata televisi pemerintah MRTV.

"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, dan mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan."

Dalam menghadapi oposisi yang meluas, junta telah berjuang untuk menegakkan ketertiban sejak menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri transisi yang tidak stabil menuju demokrasi.

 Iklan Kekerasan telah meningkat sejak kudeta dan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 760 warga sipil, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Junta membantah angka tersebut dan mengatakan 24 polisi dan tentara tewas dalam protes tersebut.

Media Myanmar melaporkan bahwa lima orang tewas oleh setidaknya satu bom parsel pada Selasa 4 Mei, termasuk seorang anggota parlemen yang digulingkan dan tiga petugas polisi yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer.

Saksikan Video Beirkut Ini: