Sanksi Lucuti Nuklir Korea Utara Gagal, Warga Kian Menderita

Christine Ahn, pendiri Women Cross DMZ, sebuah gerakan global perempuan untuk mengakhiri Perang Korea, mengatakan: sanksi-sanksi itu melarang impor barang-barang penting, termasuk peralatan medis, bahan pertanian penting untuk produksi makanan, dan komponen untuk program air dan sanitasi.

Ia menjelaskan, penulis laporan memperingatkan kurangnya barang-barang ini mengancam kehidupan orang yang paling rentan di Korea Utara.

"Mereka mengkaji bahwa hampir 4.000 orang meninggal pada tahun 2018 akibat penundaan yang disebabkan karena sanksi terhadap bahan-bahan dan bantuan yang masuk ke Korea Utara, serta kekurangan dana," ujar Ahn seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Tahun lalu, badan-badan PBB hanya mampu mengumpulkan 21 persen dari US$ 111 juta yang mereka butuhkan untuk program-program kemanusiaan yang mendesak, menyebabkan kekurangan pendanaan sebesar US$ 87 juta.

Belum ada kemajuan dalam negosiasi nuklir sejak Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan langsung pertama yang bersejarah di Singapura tahun lalu dan menandatangani deklarasi yang menjanjikan transformasi hubungan mereka. Ahn mengatakan kepada VOA bahwa AS bisa mencapai tujuan ini dengan mencabut sebagian sanksi yang merugikan penduduk sipil.

Trump dan Kim bertemu untuk kedua kalinya awal tahun ini di Hanoi, Vietnam. Namun, pembicaraan itu berakhir tanpa kesepakatan.

Sementara semua itu terjadi, Korea Utara telah kembali melakukan uji coba senjata, yang dinilai oleh para analis sebagai upaya untuk menundukkan AS di meja perundingan. Namun, Washington mengatakan bahwa proses negosiasi dengan Pyongyang masih berjalan baik sampai saat ini.