Menlu Retno Panggil Dubes China Soal Kasus Kawin Pesanan

Mengingat untuk memulangkan WNI terduga korban TPPO bermodus perjodohan, butuh izin suami; maka Kemlu harus meyakinkan pihak China.

"Tantangan bagi kita adalah untuk memberikan penjelasan, meyakinkan pihak-pihak terkait di Tiongkok bahwa ada proses pelanggaran hukum dari sisi proses pernikahan itu sendiri. (Itu) menjadi dasar bagi kita memulangkan mereka ke Indonesia," kata Faizasyah.

Perlu diketahui, menurut penelusuran Liputan6.com dalam proses kawin pesanan, perempuan WNI diberikan sejumlah iming-iming oleh biro jodoh (mak comblang).

Sebagian di antaranya dijanjikan hidup yang lebih baik di China karena suami yang kaya dan mapan, sementara lainnya dijanjikan uang bulanan yang dapat dikirim kepada keluarga di Indonesia. Namun nyatanya, tak sedikit korban mengaku disiksa bahkan mengalami kerja paksa tanpa diberikan upah.

Sementara itu, Jubir Faizasyah melanjutkan, WNI dan WN China menikah dengan berbagai dokumen yang mengesahkan pernikahan itu sendiri.

"Dokumen itu yang menjadi rujukan pihak Tiongkok untuk mengesahkan pernikahan itu. Memang tidak bisa hitam-putih dalam permasalahan ini," tambahnya.

"Namun, kalau terbukti ada satu penipuan, dengan demikian tentunya bisa dijadikan suatu dasar bagi perwakilan kita mengajukan upaya bantuan kekonsuleran dan itu sudah dilakukan oleh perwakilan kita," tandasnya.

Sebagai penutup, Faizasyah mengatakan, terdapat sekitar 18 WNI yang saat ini tengah berada di KBRI Beijing. Mereka diketahui lari dari suami.

Sementara itu, untuk menyelesaikan kasus kawin pesanan yang teridentifikasi TPPO; Kementerian Luar Negeri RI tidak bisa bekerja sendiri.

"Kasus ini harus diselesaikan secara kolektif yang tidak hanya bertumpu dengan Kementerian Luar Negeri," kata Faizasyah.

"Sama dengan apa yang telah dilakukan Ibu Menlu dengan berangkat ke Pontianak memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan apakah itu pemerintah daerah, kepolisian, dinas-dinas yang ada di sana sehingga mereka bisa bersama-sama mengatasi hal ini," lanjutnya.

Menurutnya, kunjungan Menlu Retno Marsudi pada Kamis, 25 Juli 2019 ke Pontianak adalah upaya untuk membangun kesadaran terkait tindak perdagangan orang bermodus kawin pesanan.

"Karena kita di Kementerian luar negeri tidak bisa menyelesaikan masalah di luar tanpa kita menangani permasalahannya di hulu," papar sang Jubir.

Ia melanjutkan, dengan berkunjung ke Kalimantan Barat dan bertemu dengan semua pemangku kepentingan Ibu Menlu telah mendapat masukan dan menyampaikan pandangan pemerintah pusat atas hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama-sama. Mengingat, diperlukan adanya penegakan hukum di tempat kejadian perkara yakni di Pontianak.