Sukses

Korea Utara: AS Tunjukkan Permusuhan Meski Ingin Lanjutkan Pembicaraan

Liputan6.com, New York - Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Amerika Serikat (AS) "semakin tertarik pada sikap bermusuhan" terhadap Pyongyang, meskipun Presiden Donald Trump menginginkan pembicaraan antara kedua negara.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu 3 Juli 2019, misi itu menanggapi tuduhan Washington bahwa Pyongyang melanggar batas impor minyak mentah, dan balik menuding bahwa surat bertanggal 29 Juni 2019 --yang katanya dikirim oleh AS, Prancis, Jerman dan Inggris ke semua negara anggota PBB-- mendesak penerapan sanksi terhadap Korea Utara.

"Apa yang tidak dapat dilupakan adalah kenyataan bahwa permainan surat bersama ini dilakukan oleh misi permanen Amerika Serikat di PBB, di bawah instruksi Kementerian Luar Negeri, pada hari yang sama ketika Presiden Trump mengusulkan pertemuan puncak," kata pernyataan itu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Kamis (4/7/2019).

Misi terkait juga mengatakan bahwa surat 29 Juni "berbicara tentang kenyataan bahwa Amerika Serikat secara praktis semakin menunjukan tindakan bermusuhan terhadap DPRK, meskipun berbicara tentang dialog DPRK-AS."

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Sementara itu, Donald Trump menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara pada Minggu 30 Juni, ketika ia bertemu Kim Jong-un di Zona Demiliterisasi (DMZ).

Kedua pemimpin negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan macet, yang bertujuan untuk membuat Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya.

2 dari 3 halaman

AS Desak Penghentian Ekspor Minyak Suling ke Korea Utara

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006, dalam upaya menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik, melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, serta membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

AS, yang didukung oleh puluhan sekutu, mengatakan kepada komite sanksi dewan bulan lalu bahwa Korea Utara telah melanggar batas tahunan PBB sebesar 500.000 barel yang diberlakukan pada Desember 2017, terutama melalui transfer antar kapal di laut.

Washington menginginkan 15 anggota komite sanksi Korea Utara untuk meminta penghentian segera pengiriman minyak sulingan ke Korea Utara. Namun, sekutu Pyongyang Rusia dan China menunda langkah itu.

"Sangat konyol bagi Amerika Serikat untuk terus berperilaku terobsesi dengan sanksi dan kampanye tekanan terhadap DPRK, mengingat sanksi sebagai obat mujarab untuk semua masalah," kata misi PBB Korea Utara pada hari Rabu.

3 dari 3 halaman

Pyongyang Berpotensi Dikenakan Sanksi Lebih ketat

Setelah pertemuan hari Minggu antara Kim dan Trump, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan putaran baru pembicaraan denuklirisasi kemungkinan akan terjadi "sekitar Juli ... mungkin dalam dua atau tiga pekan ke depan".

Amerika Serikat dan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang bertindak, sementara Rusia dan China menyarankan dewan membahas langkah-langkah pelonggaran.

"Semua negara anggota PBB harus tetap waspada terhadap upaya yang disengaja oleh Amerika Serikat untuk merusak atmosfer damai yang telah diciptakan di semenanjung Korea dengan cara yang tidak mudah," kata pernyataan Korea Utara itu.

Loading
Artikel Selanjutnya
10 Foto yang Membuktikan Warga Korea Utara Tak Selalu Kaku
Artikel Selanjutnya
PM Inggris Akan Minta Donald Trump Tak Tingkatkan Perang Dagang dengan China