Korea Utara: AS Tunjukkan Permusuhan Meski Ingin Lanjutkan Pembicaraan

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006, dalam upaya menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik, melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, serta membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

AS, yang didukung oleh puluhan sekutu, mengatakan kepada komite sanksi dewan bulan lalu bahwa Korea Utara telah melanggar batas tahunan PBB sebesar 500.000 barel yang diberlakukan pada Desember 2017, terutama melalui transfer antar kapal di laut.

Washington menginginkan 15 anggota komite sanksi Korea Utara untuk meminta penghentian segera pengiriman minyak sulingan ke Korea Utara. Namun, sekutu Pyongyang Rusia dan China menunda langkah itu.

"Sangat konyol bagi Amerika Serikat untuk terus berperilaku terobsesi dengan sanksi dan kampanye tekanan terhadap DPRK, mengingat sanksi sebagai obat mujarab untuk semua masalah," kata misi PBB Korea Utara pada hari Rabu.

Setelah pertemuan hari Minggu antara Kim dan Trump, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan putaran baru pembicaraan denuklirisasi kemungkinan akan terjadi "sekitar Juli ... mungkin dalam dua atau tiga pekan ke depan".

Amerika Serikat dan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang bertindak, sementara Rusia dan China menyarankan dewan membahas langkah-langkah pelonggaran.

"Semua negara anggota PBB harus tetap waspada terhadap upaya yang disengaja oleh Amerika Serikat untuk merusak atmosfer damai yang telah diciptakan di semenanjung Korea dengan cara yang tidak mudah," kata pernyataan Korea Utara itu.