Sukses

Inggris Mendesak Pemungutan Suara DK PBB untuk Misi Pengamat di Yaman

Liputan6.com, New York - Inggris pada Selasa 15 Januari 2019 meminta pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan misi pengamat selama enam bulan untuk memantau gencatan senjata di Yaman dan mengawasi penarikan pasukan, demikian dikatakan para diplomat.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (17/1/2019) Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan pada Rabu (16/1) kemungkinan besar akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dirancang Inggris untuk mengesahkan pengerahan hingga 75 monitor.

Para diplomat mengatakan, para pemantau yang tidak bersenjata itu akan ditugaskan selama enam bulan di kota Hodeida dan pelabuhan Saleef dan Ras Issa yang dikuasai pemberontak.

Pelabuhan Hodeida adalah pintu masuk bagi sebagian besar pasokan barang impor dan bantuan kemanusiaan Yaman.

Pembicaraan antara pemerintah yang didukung Arab Saudi dan pemberontak Houthi bulan lalu di Swedia mengenai diakhirinya perang yang menghancurkan itu menghasilkan kesepakatan mengenai pasukan pengamat.

Kelompok pertama yang terdiri dari sekitar 20 pemantau yang disahkan DK bulan lalu akan mulai bekerja di Yaman, tetapi mandat mereka berakhir tanggal 20 Januari.

Rancangan resolusi itu menyerukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk "segera" mengerahkan Misi PBB guna mendukung Perjanjian Hodeida (UNMHA), yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal Belanda, Patrick Cammaert.

PBB mengatakan gencatan senjata yang mulai berlaku tanggal 18 Desember di Hodeida sebagian besar telah ditaati namun ada penundaan pemindahan pasukan pemberontak dan pemerintah dari kota tersebut.

Kelompok Houthi menguasai sebagian besar Hodeida sementara pasukan pemerintah dikerahkan di pinggiran selatan dan timur kota tersebut.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

2 dari 2 halaman

Pernyataan Mike Pompeo

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuduh pemberontak gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata Hodeida, setelah ia mengadakan pembicaraan di Riyadh dengan Raja Arab Saudi Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Sejak koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi untuk mendukung pemerintahan itu pada bulan Maret 2015, menurut PBB konflik itu telah menjadi telah krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Menurut pejabat bantuan PBB Hampir 10 juta orang di Yaman berada di ambang kelaparan, sementara 80 persen dari populasi, 24 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Loading
Artikel Selanjutnya
Inggris Promosi Pesawat Canggih A400M, Armada Pembantu Saat Tsunami Palu
Artikel Selanjutnya
Penikaman di Panggung Teater Arab Saudi Terekam Kamera, 3 Orang Terluka