RI Bebas dari Daftar Hitam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Negara Indonesia dinyatakan bebas dari black list atau daftar hitam negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu diputuskan dalam sidang Badan Financial Action Task Force (FATF) di Paris, Prancis, Selasa 24 Februari kemarin.

"Iya, benar, jadi mereka (FATF) yang anggotanya terdiri dari puluhan negara anggota telah sepakat, Indonesia tak lagi masuk daftar," ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

FATF merupakan badan yang dibentuk negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memerangi kejahatan pencucian uang dalam skala internasional.

Dijelaskan M Yusuf, status greylist saat ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Indonesia yang berupaya menerapkan standar yang ditentukan oleh FATF untuk menjadi negara yang bebas dari daftar hitam negara rawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

"Kami, PPATK, Polri, Mahkamah Agung, dan legislatif telah melakukan prosedur yang diminta dan sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anti Pendanaan Terorisme secara konsisten," ujar dia.

Kata M Yusuf, 2 tahun sebelumnya, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Antipendanaan Terorisme. Sehingga, NKRI masuk daftar hitam. Setahun kemudian, Pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

"Dan penerapannya hingga saat ini telah diakui dunia. Amerika Serikat telah mengusulkan Indonesia tak lagi masuk daftar," ungkap dia.

Pimpinan PPATK itu menambahkan, pihak FATF selanjutnya akan mengunjungi Indonesia untuk melihat secara detail bagaimana mekanisme pencegahan pencucian uang dan anti-pendanaan teroris itu diterapkan.

"Pada Mei mendatang (2015) mereka akan datang, dan kira-kira Juni telah dinyatakan secara resmi, hasilnya, bahwa Indonesia sudah fix keluar dari black list," tandas M Yusuf. (Riz)