Sri Mulyani Dapat Laporan Masalah Century Lewat Teleconference

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mendapat laporan mengenai kondisi Bank Century saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Saat itu, 13 November 2008, dia mendapat laporan melalui teleconference dengan petinggi-petinggi Bank Indonesia (BI).

"BI laporkan atau meminta untuk konsultasi tanggal 13 November 2008. Saya ada di Washington waktu itu saya diminta teleconference," kata Sri Mulyani saat bersaksi untuk terdakwa mantan deputi gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Sri Mulyani mengatakan, tidak begitu tahu siapa-siapa saja petinggi Bank Indonesia yang ikut dalam teleconference itu. Tapi dari suara yang ia dengar ada Muliaman Hada, Siti Fadjrijah, dan Miranda Swaray Goeltom.

"Karena teleconference saya tidak lihat. Setahu saya yang saya sering dengar suaranya Pak Muliaman, Siti, dan Miranda," kata dia.

Managing Director World Bank itu melanjutkan, dalam teleconference dibahas mengenai krisis perekonomian yang melanda dunia. Pada 2008 seluruh negara terkena dampak akibat krisis ekonomi tersebut.

"Tidak ada satu negara yang tidak berimbas, maka disebut krisis keuangan terbesar di dunia. Ancaman itu berasal dari efek psikologis dan bisa merambat. Bisa dicek di seluruh dunia terjadi jatuhnya saham," kata Sri.

"Di Indonesia bulan Oktober 2008 harga saham bisa turun sampai 10 persen sehingga harus ditutup. Pada November harga saham jadi turun Rp 1.000 triliun. Pada November suku bunga utang pemerintah naik dari 10 jadi 20 persen. Maka seluruh nilai tukar jatuh 30 persen. Harga saham jatuh 20 persen. Suku bunga naik 10 persen berarti beban naik Rp 10 triliun," ujar Sri.

Sri Mulyani melanjutkan, menanggapi keadaan krisis tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian melakukan beberapa kali sidang kabinet. Tujuannya untuk menangani krisis global yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Instruksinya Indonesia harus siap hadapi krisis dan tidak masuk dalam IMF. Maka keluar Perppu mengenai penjaminan LPS, FPJP, dan JPSK. Diinstruksikan oleh Presiden dan Wapres, Indonesia tak boleh kena krisis dan tidak boleh beri jaminan penuh," ucap Sri Mulyani. (Sss)