Coinbase Dituding Tolak Aturan Bebas Pajak Bitcoin, Brian Armstrong: Informasi Itu Salah

Liputan6.com, Jakarta - CEO Coinbase, Brian Armstrong, membantah keras tuduhan bahwa perusahaan kripto tersebut melobi pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menolak aturan pembebasan pajak bagi transaksi kecil Bitcoin (BTC).

Armstrong menyebut tudingan tersebut “sepenuhnya salah.”

Dikutip dari cryptopotato, Jumat (13/3/2026), polemik ini muncul setelah beredar klaim bahwa pelobi Coinbase berupaya menghalangi aturan de minimis tax exemption, yakni pembebasan pajak untuk keuntungan kecil dari transaksi kripto.

Perdebatan tersebut kini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendukung Bitcoin, pengacara pajak, hingga pelobi industri kripto. Isu ini juga menyoroti perdebatan yang lebih luas mengenai siapa sebenarnya yang diwakili perusahaan kripto besar saat melobi anggota Kongres AS.

Armstrong sendiri menegaskan bahwa dirinya justru mendukung kebijakan pembebasan pajak untuk transaksi kecil Bitcoin.

“Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi yang keliru ini (mungkin Anda bisa membagikannya?), tetapi itu sepenuhnya salah. Saya sudah menghabiskan banyak waktu melobi agar ada pembebasan pajak de minimis untuk Bitcoin, dan akan terus melakukannya,” ujar Armstrong.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Tuduhan terhadap Coinbase pertama kali dilontarkan oleh akun media kripto Truth for the Commoner (TFTC), yang memiliki hampir 100.000 pengikut di platform X.

Pada 11 Maret, akun tersebut menulis bahwa Coinbase diduga memberi tahu para legislator bahwa “tidak ada yang menggunakan Bitcoin sebagai uang”, serta menyebut usulan pembebasan pajak Bitcoin akan “DOA” atau tidak akan lolos sejak awal.

Menurut TFTC, Coinbase memiliki kepentingan finansial untuk menentang aturan pembebasan pajak Bitcoin tersebut.

Akun tersebut mengklaim bahwa Coinbase memperoleh sekitar US$1,35 miliar pendapatan dari stablecoin tahun lalu, yang sebagian besar berasal dari bunga obligasi pemerintah AS yang menjadi cadangan bagi stablecoin USDC.

TFTC juga menilai jika aturan pembebasan pajak berlaku untuk Bitcoin namun tidak untuk stablecoin, maka Bitcoin akan menjadi opsi pembayaran yang lebih menarik. Kondisi ini berpotensi mengalihkan pengguna dari ekosistem stablecoin Coinbase yang menghasilkan imbal hasil.

Sebagai pengingat, pada tahun lalu Senator Wyoming Cynthia Lummis mengajukan rancangan undang-undang pajak aset digital yang memberikan pembebasan pajak atas keuntungan kripto dari transaksi hingga US$300.

Namun menurut TFTC, versi RUU di DPR Amerika Serikat hanya menetapkan batas US$200 dan hanya mencakup stablecoin.

Menanggapi bantahan Armstrong, Mart Bent, salah satu pendiri TFTC, mengatakan bahwa ia memiliki sumber yang menyebut hal berbeda.

“Saya memiliki sumber yang mengatakan sebaliknya—bukan Anda secara pribadi, tetapi tim atau pelobi Anda,” kata Bent.

Ia juga mempertanyakan apakah Armstrong akan menarik dukungan terhadap RUU struktur pasar kripto jika aturan tersebut tidak mencakup pembebasan pajak Bitcoin.

Sebelumnya, Armstrong memang pernah menarik dukungan terhadap CLARITY Act setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai imbal hasil stablecoin.

Di tengah perdebatan tersebut, pengacara pajak Jason Schwartz, yang dikenal di platform X sebagai CryptoTaxGuy, mencoba memberikan perspektif tambahan.

Menurutnya, diskusi yang terjadi kemungkinan mencampur beberapa isu kebijakan yang berbeda, antara lain:

• aturan de minimis untuk penggunaan pribadi,
• pembebasan pajak untuk biaya gas transaksi,
• perubahan aturan pelaporan stablecoin,

serta rencana untuk memperlakukan keuntungan dan kerugian stablecoin sebagai nol.

Schwartz menambahkan bahwa wajar jika pelaku industri kripto memperjuangkan aturan yang berbeda sesuai kepentingannya.

Karena itu, perbedaan pandangan tersebut tidak serta-merta berarti satu pihak berusaha “menggagalkan” kebijakan yang diusulkan pihak lain.