Perpanjangan Masa Kepengurusan Pordasi Dapat Penolakan dari Pengprov dan Klub Berkuda

Jejen Rusyana Dyan yang merupakan Sekretaris Umum PP Pordasi Jabar menambahkan rakor Pordasi 2024 seharusnya tidak memutuskan sesuatu keputusan. Menurutnya, rakor hanya menjadi ajang penyampaian informasi dari PP Pordasi ke pemprov.

“Tapi lihat hasilnya sepertinya lain yang diusulkan PP dari rilis dengan apa yang dibahas di rakor. Karena di rakor tidak memutuskan suatu keputusan tapi mengiformasikan organisasi Pordasi yang masih dalam tahapan penyempurnaan,” ucapnya.

Kemudian Penasehat PP Pordasi Sulawesi Utara (Sulut) Sherpa Manembu menyatakan bahwa masa bakti ketua umum PP Pordasi jika sesuai surat edaran KONI seharusnya sudah berakhir pada 31 Januari 2024 silam.

“Secara de jure kepengurusan PP Pordasi sudah demisioner,” ungkapnya.

Gerakan save Pordasi mendesak menolak pemberlakuan SK KONI No. 195 tahun 2023. Hal itu lantaran bertentangan dengan AD ART Pordasi 2020, yang mengatur tata cara perpanjangan masa bakti kepengurusan, musyawarah nasional dan sebagainya.

Gerakan save Pordasi juga mengingatkan PP Pordasi periode 2020-2024 terhitung mulai 1 Februari 2024 sudah berakhir masa bakti kepengurusannya. Sehingga dengan sendirinya sudah tidak memiliki kewenangan sebagai PP Pordasi, kecuali kewajiban menyelenggarakan Munas 2024.

Pihaknya meminta pengurus yang saat ini sudah habis masa baktinya segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan periode 2020-2024.

Diketahui, gerakan save Pordasi terdiri dari mayoritas anggota Pordasi yang didukung penuh oleh 90 persen klub-klub dan pemilik kuda, baik dari komunitas pacu dan equestrian di seluruh Indonesia.

Gerakan ini juga diikuti oleh group sponsor event dan penyelenggara event berkuda, seperti EQINA yang merupakan bagian dari komisi equestrian PP Pordasi periode 2012-2015 dan 2015 - 2019. Saat itu, EQINA sukses memelihara Roda Kegiatan dan Pertandingan Equestrian selama periode Keanggotaan FEI terlepas dari Pordasi.