Usai PON XX, Papua Diharapkan Rutin Gelar Turnamen Olahraga

Liputan6.com, Jakarta- Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 berlangsung sukses dengan tersisa dua hari lagi jelang penutupan. Ajang yang tertunda setahun karena Covid-19 itu dilangsungkan di beberapa venue baru nan megah. 

Beberapa venue baru yang dibangun untuk keperluan PON 2021 antara lain Stadion Lukas Enembe, Istora Papua Bangkit, Arena Akuatik, Arena Panahan, Arena Kriket,Arena Hoki (dalam dan luar ruangan), Arena Sepatu Roda hingga Arena Dayung. 

Banyaknya venue baru berkualitas ini justru menimbulkan kekhawatiran setelah PON XX Papua 2021 rampung. Sudah menjadi rahasia umum bila venue PON banyak yang berantakan dan tak terurus setelah ajang empat tahunan tersebut selesai. Kejadian ini pernah terjadi saat PON di Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. 

Kasus venue tak terurus juga terjadi pada tuan rumah Olimpiade. Contoh nyatanya ada di Rio de Janeiro yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2016. Beberapa venue mewah kini hancur tak terurus. 

Venue PON 2016 Jawa Barat pun, saat akan digunakan pada Asian Games 2018 ada beberapa yang harus direnovasi kembali, karena sudah rusak dan tidak terurus dengan baik. Ini yang kemudian menjadi tantangan utama bagaimana memanfaatkan sarana-prasarana olahraga pasca PON Papua ini kedepannya. 

Direktur Prasarana Strategis Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan fakta tersebut dalam acara bincang-bincang "Cerita Dibalik Suksesnya PON XX Papua", di Media Center PON Papua - Jakarta, JCC Senayan, Rabu (13/10/2021).

Kementerian PUPR kebetulan memang membantu pembangunan beberapa venue PON XX Papua 2021. Ada tujuh venue, dua penataan kawasan, pembangunan rusun, dan pembangunan sarana jalan yang menjadi tugas dari Kementerian PUPR.

Pemanfaatan semua fasilitas pasca PON Papua ini, sejak awal telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo agar jangan sampai mubazir dan tak terurus.

"Nah ini. Dalam setiap pesta, yang repot kan yang cuci piring. Makanya pada saat penunjukkan tuan rumah PON, daerah (Papua) juga dituntut punya konsep menyangkut komitmen keberlanjutan. Karena setiap fasilitas yang dibangun adalah aset pemerintah pusat yang pada akhirnya akan dihibahkan ke pemerintah daerah," kata Iwan.