Amankan Aset Negara, Agrinas Palma Gandeng Bareskrim

Pengembangan perkebunan produktif dan berkelanjutan membutuhkan kepastian status hukum serta kejelasan penguasaan lahan agar terhindar dari potensi sengketa.

Diterbitkan 18 November 2026, 15:15 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah lahan perkebunan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih terkendala penguasaan di lapangan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Agrinas Palma meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna mengamankan aset negara sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kepastian penguasaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi perusahaan. Agrinas Palma menargetkan diri menjadi perusahaan perkebunan global terkemuka yang ramah lingkungan dan sosial, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendukung swasembada pangan dan energi nasional.

Namun, ambisi tersebut tidak mudah diwujudkan jika sebagian lahan yang menjadi tanggung jawab perusahaan belum bisa dikelola secara optimal. Pengembangan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan membutuhkan kepastian status hukum serta kejelasan penguasaan lahan agar terhindar dari potensi sengketa.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, saat audiensi dengan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., yang juga menjabat Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH, beserta jajarannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ghani didampingi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sucipto Prayitno, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bambang Agustian, serta Staf Ahli Satria Purnama. Pertemuan membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kesiapan administrasi dan alas hak, hingga moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.

Melalui audiensi ini, Agrinas Palma berharap koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di wilayah terkait dapat membantu penanganan secara terukur. Langkah itu diharapkan mencegah potensi konflik dan menjaga keberlangsungan operasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat.

“Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan. Kami berharap melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ghani.

 

Sesuai Prosedur

Di sisi lain, perusahaan menyatakan siap menjalani semua prosedur untuk melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya. Kejelasan status dan dasar hukum pemanfaatan lahan menjadi bagian dari penataan aset sekaligus memberi kepastian bagi calon investor yang ingin menjajaki kerja sama.

Asep Safrudin menilai penyelesaian status lahan dan kejelasan alas hak akan memberi dasar administrasi dan hukum yang jelas bagi pengelolaan aset. “Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” katanya.

Ia juga menyoroti pola KSO perkebunan. Moratorium KSO merupakan langkah yang tepat untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi.

Pembenahan itu sejalan dengan komitmen Agrinas Palma memperkuat tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi landasan agar kemitraan dengan masyarakat, petani, koperasi, dan mitra usaha berlangsung tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tutur Ghani.

Lebih jauh, Asep menaruh harapan besar pada peran Agrinas Palma. Ia ingin perusahaan menjadi perwakilan negara yang hadir hingga ke daerah-daerah melalui perkebunan. Kehadiran itu diharapkan menyentuh langsung masyarakat dan mendorong jalannya program-program pemerintah. Peran tersebut sekaligus menjadi wujud pelaksanaan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat.

Asep pun mengingatkan pentingnya setiap langkah berada di jalur hukum. “Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6