KNTI Bawa Isu Nelayan Kecil Indonesia ke Forum Internasional FAO di Roma

Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) akan menghadiri 3rd Small-Scale Fisheries Summit (SSF Summit) 2026 di Roma, Italia, pada 4-6 September 2026.

Forum internasional yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ini mempertemukan organisasi nelayan skala kecil, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara.

Pertemuan tersebut membahas implementasi Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines) untuk memastikan keberlanjutan perikanan skala kecil, memperkuat ketahanan pangan, dan mengentaskan kemiskinan.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan akan membawa pengalaman nelayan Indonesia, terutama terkait penyusunan dan implementasi National Plan of Action for Small-Scale Fisheries (NPOA-SSF).

“KNTI akan mendorong perubahan paradigma kebijakan pemerintah, dari pendekatan yang semata-mata berbasis program menuju pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan harus menempatkan nelayan sebagai pemegang hak (rights holders) dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearers)” ungkap Dani di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Menurut Dani, pendekatan tersebut penting agar kebijakan perikanan tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga menjamin pemenuhan hak nelayan.

Dani mengatakan KNTI juga akan menekankan agar Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.

Menurut dia, RAN-PPSK harus menjadi instrumen nyata untuk memenuhi sekaligus melindungi hak nelayan skala kecil.

Dorongan tersebut dinilai penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan komunitas nelayan kecil yang berperan dalam produksi perikanan nasional.

Namun, kontribusi tersebut belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan nelayan.

“Merujuk data Bank Dunia sekitar 64,2 persen dari 288 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut banyak terjadi di wilayah pesisir, termasuk di kalangan nelayan kecil, yang juga menghadapi persoalan stunting. Terlebih, pada 2025 KKP menyebut sekitar 70 persen dari hampir 200 kabupaten/kota yang tergolong sangat miskin berada di wilayah pesisir” jelas Dani.

KNTI menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

Selain persoalan kesejahteraan, KNTI akan membawa isu partisipasi nelayan dalam proses penyusunan kebijakan ke forum internasional tersebut.

Dani menilai keterlibatan nelayan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah atau persentase nelayan yang hadir dalam konsultasi publik.

“Partisipasi nelayan harus dilihat dengan pendekatan partisipasi bermakna, yang diukur dari sejauh mana suara dan kepentingan nelayan benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan” pungkas Dani.

Adapun SSF Summit merupakan forum yang membahas perkembangan implementasi FAO SSF Guidelines di berbagai negara melalui NPOA-SSF.

Di Indonesia, NPOA-SSF telah dituangkan pemerintah melalui RAN-PPSK yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada November 2025.

Melalui forum di Roma, KNTI berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi bagian dari diskusi global sekaligus mendorong penguatan perlindungan dan kesejahteraan nelayan skala kecil di dalam negeri.