Pemerintah Siapkan Rp 1,2 Triliun untuk Bantuan Pangan Korban Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk mendukung penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi masyarakat terdampak bencana alam sepanjang 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi bencana atau kondisi darurat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan ke wilayah terdampak.

Selain anggaran khusus bencana, pemerintah juga memiliki program bantuan pangan beras reguler. Untuk tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun.

Kedua skema tersebut dapat berjalan beriringan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Salah satu penerapannya dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut terdampak gempa bumi. Pemerintah menetapkan alokasi bantuan beras sebesar 6,8 ribu ton untuk lima kabupaten.

Bantuan tersebut berasal dari gabungan program bantuan bencana dan bantuan pangan beras reguler.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan total nilai beras yang dialokasikan untuk lima kabupaten tersebut mencapai sekitar Rp 95,2 miliar jika dihitung menggunakan harga Rp 14.000 per kilogram.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar," ungkap Sarwo Edhy dikutip Minggu (23/8/2026).

Per 19 Agustus 2026, Bapanas menetapkan bantuan beras sebanyak 6,8 ribu ton untuk lima kabupaten di NTT.

Rinciannya terdiri dari 990,3 ton bantuan bencana dan 5,81 ribu ton bantuan pangan beras reguler.

Kabupaten Manggarai mendapat 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler. Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.

Selanjutnya, Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler.

Sementara Nagekeo menerima 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya meninjau langsung masyarakat terdampak gempa di Manggarai pada 19 Agustus 2026.

Amran menegaskan penyaluran bantuan harus dilakukan secara cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," terang Amran.