Internet Sering Mati dan Alasan Pajak, Warga Rusia Pilih Andalkan Pakai Uang Tunai

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari empat tahun sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, warga Rusia memilih menggunakan uang tunai karena gangguan internet yang menyebabkan hambatan transaksi dengan kartu ATM. Langkah ini juga dilakukan perusahaan menghindari pajak di tengah peningkatan tekanan finansial.

Melansir BBC, Senin (20/7/2026), Rusia telah menambah US$ 20 miliar, atau sekitar Rp 359,5 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.976), uang tunai ke sirkulasi ekonominya sejak awal tahun. Berdasarkan data bank sentral, ini lonjakan tertinggi untuk periode selain pada pandemi Covid-19.

Lonjakan ini muncul lantaran serangan drone Ukraina, yang menyebabkan Kremlin untuk menonaktifkan akses internet seluler di berbagai wilayah, sehingga banyak yang tidak bisa menggunakan kartu sebagai alat transaksi. Pemerintah mengklaim bahwa ini dilakukan untuk menangkal serangan drone.

Warga berpendapat bahwa memiliki uang tunai lebih menjamin. “Memiliki uang tunai memberi rasa aman dan kontrol,” ujar seorang wanita di Moscow. 

“Jika ada keadaan darurat di kota, saya masih bisa membeli kebutuhan dasar walau internet mati,” lanjutnya.

Lonjakan ini juga bukan menjadi yang pertama, karena sebelumnya warga Rusia juga telah menarik tunai serentak untuk menangkal ketidakpastian ekonomi masa perang. Ini mempersulit Rusia untuk menagih pajak, meskipun negara tersebut sedang mengalami defisit anggaran untuk biaya perang.

Sirkulasi uang tunai meroket saat Presiden Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial pada September 2022 dan selama pemberontakan singkat yang dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Wagner pada Juni 2023.

Meskipun sektor migas Rusia, yang menopang seperempat pendapatan negara, diuntungkan oleh kenaikan harga minyak akibat perang Iran, ekonominya secara keseluruhan melemah.

Pada bulan Mei lalu, menteri keuangan Rusia memangkas prediksi pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) nya menjadi 0,4% untuk tahun 2026. Rusia berpotensi mengalami pertumbuhan terlemahnya sejak 2022.

Demi menunjang pendapatan, Kremlin mendongkrak Value-Added Tax (VAT), atau PPN, dari 20% ke 22% Januari lalu, dan mewajibkan usaha kecil dan sedang untuk membayarnya, sehingga mendorong banyak usaha menuju kebangkrutan.

Dengan margin keuntungan yang tertekan akibat kenaikan pajak dan melambatnya perekonomian, apotek, restoran, salon kecantikan, dan toko kelontong semakin mengarahkan pelanggan untuk membayar tunai agar dapat menyembunyikan pendapatan di luar pembukuan.

Pemilik bisnis pakaian di kota Pskov mengatakan, toko-toko di pasar lambat laun tutup karena tidak ada lagi keuntungan. “Sebagian besar yang masih berjualan meminta pelanggan untuk membayar dengan uang tunai, jadi uang yang masuk ke kasir lebih sedikit,” dia melanjutkan.

Direktur keuangan Sberbank, bank terbesar di Rusia, Taras Skvortsov, memperingatkan bulan lalu bahwa banyak “tanda-tanda serius” yang menunjukkan banyak usaha membayar gaji “di dalam amplop” secara tersembunyi.

“Ini masa yang sangat mengkhawatirkan… Tidak ada uang tunai yang berputar ke sistem bank melalui penarikan tunai, ATM, maupun terminal layanan mandiri,” ujarnya pada Interfax.

“Itu hanya berputar di tangan rakyat,” lanjutnya.

Sekitar 6% pengusaha mengaku telah beralih ke “skema abu-abu” untuk mengatasi beban pajak, termasuk menghindari penerbitan struk kasir, menurut survei yang dilakukan pada bulan Mei oleh Opora Russia, asosiasi UKM terbesar di Rusia.

Pembayaran tunai membantu usaha untuk meminimalisir pendapatan yang tercatat agar bisa menghindari pajak. Sedangkan, gaji tunai membantu menghindari pajak gaji.

Menindak ekonomi gelap menjadi tujuan utama Kremlin. Sebelum kenaikan PPN mulai berlaku, Putin memperingatkan bahwa aturan baru tersebut tidak boleh memaksa perusahaan-perusahaan masuk ke sektor gelap dan menyerukan “pengurangan drastis dalam praktik ketenagakerjaan ilegal”.

“Di satu sisi, pemerintah mencoba mendapat lebih banyak uang dari masyarakat dengan memberlakukan pajak lebih tinggi, denda, dan biaya lain,” ujar peneliti senior non-residen di Pusat Analisis Kebijakan Eropa, Alexander Kolyandr.

“Namun, di lain sisi, demi menangkal ‘serangan teroris’, mereka juga merusak strategi tersebut dengan mempersulit pengumpulan pajak,” lanjutnya, merujuk pada penonaktifan internet seluler.

Kecenderungan jaman Soviet untuk menyimpan uang “di bawah kasur” kembali marak meskipun suku bunga deposito bank mencapai dua digit, yang kerap tinggi karena bank sentral menghindari inflasi akibat perang.

Deposit jangka waktu tetap satu tahun di Sberbank sebesar US$ 1.280, atau sekitar Rp 23 juta, memberikan bunga 10%.

Meskipun begitu, data bank sentral menunjukkan bahwa rakyat Rusia menarik tunai sebesar 550 miliar rubel, atau sekitar Rp  126,3 triliun (asumsi kurs rubel Rusia terhadap rupiah di kisaran 229) pada bulan Mei, termasuk 200 miliar rubel, atau Rp 45,9 triliun, dari deposit jangka waktu tetap.

Seorang copywriter di Moskow, Anton, mengatakan bahwa dia pernah ditawarkan diskon untuk transaksi tunai. “Dia langsung  menjelaskan alasannya, yaitu kenaikan pajak,” ujarnya.

Saat internet lebih sering mati, tepatnya saat Hari Kemerdekaan Rusia bulan Mei lalu, dia melihat banyak orang yang kesulitan menarik tunai untuk membeli bunga sekitar Moskow pusat.

Dia menjelaskan, “Ada seorang wanita yang berpindah dari satu mesin ATM ke yang lainnya, mencari yang masih ada uang tunainya.”