Kemenhan Usul Ubah Pola BBM untuk TNI

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusulkan perubahan pola anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI. Perubahan diperlukan agar persenjataan yang dimiliki TNI bisa beroperasi dengan baik.

Sebelumya, Kemenhan mengaku minimnya pasokan BBM telah membuat 40% persenjataan yang dimiliki Indonesia tak bisa beroperasi. Kondisi ini dinilai tak menguntungkan di tengah upaya pemerintah menjaga kedaulatan negara.

Menteri Petahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pola anggaran sebaiknya diubah dari anggaran berupa uang (budget) menjadi jumlah kuota (kuantum). Dengan pola ini, pasokan BBM akan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Kemenhan.

"Kami (selama ini) diberi jatah satu budget tertentu di APBN dan itu tidak cukup memenuhi kebutuhan operasi," kata Purnomo, di kantornya, Jakarta, disela acara penandatangananan nota kesepahaman pasokan BBM dengan PT Pertamina (Persero), Rabu (18/12/2013).

Purnomo menjelaskan, pola budget anggaran BBM di Kemenhan sulit diterapkan mengingat harga minyak yang selalu mengalami kenaikan. Akibatnya, alokasi anggaran yang dimiliki Kemenhan seringkali tak mencukupi.

"Apalagi dengan jumlah budget tertentu apabila harga BBM naik maka volume berkurang," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya menambahkan, perubahan pola pemenuhan kebutuhan BBM yang diusulkan Kemenhan merupakan solusi untuk menjaga pasokan BBM bagi TNI.

"Itu doimain pemerintah, Pertamina mencukupi memasok kebutuhan TNI, saya rasa solusi disampaikan bapak Menhan sebuah usulan yang baik, dapat menyelesikan persoalan yang bergulir dari waktu kewaktu," ungkapnya.

Sementara Kepala Staff Angkatan Laut (Kasal) Marsetyo mengungkapkan, pola kuantum yang diusulkan Kemenhan akan menambah jumlah Alutsista yang dioperasikan TNI. Dengan Alutsista TNI yang terus bertambah dan kuota BBM yang tak berubah, persenjataan yang dimiliki Indonesia hanya akan beroperasi 25% pada 2014.

"Jadi saat ini kapal ada 149, Jumat tambahan lagi tiga jadi 152 KRI, kami lakukan secara bertahap. Sebelum adanya MOU ini stoknya sudah habis, apalagi tahun depan kita tambah 20 KRI, cukup besar sehingga minimal buth 0,6 juta Kl, kalau tidak dipenuhi apalagi kapal besar kita hanya bisa dukung 25% dari kegiatan operasional KRI, sehingga kalau tidak ada kuantum kita menurun jadi 25%," pungkasnya.(Pew/Shd)

Baca Juga
1. Suka Diutangi BBM oleh Kemenhan, Pertamina Mengeluh
2. SKK Migas Gaet Kemenhan Amankan 14 Blok Migas di Perbatasan
3. Pemerintah Lunasi Utang Subsibi BBM ke Pertamina Rp 25 Triliun