Purbaya Jamin DSI Tak Gantikan Bea Cukai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI tak akan menggantikan fungsi Bea Cukai. DSI hanya menangani urusan transaksi ekspor-impor, pengawasan tetap ada di Direktorat Bea dan Cukai, Kemenkeu.

Dia menuturkan, pelaporan ekspor komoditas strategis akan ditangani oleh DSI. Pemeriksaan di perbatasan dalam proses ekspor-impor tersebut tetap dilakukan oleh Bea Cukai.

"Ya tetap seperti biasa. Bedanya apa emang? Itu pelaporan segala macam ke sana nanti, dia yang melakukan trading, tapi ekspor-impor yang periksa Bea Cukai masih," ujar Purbaya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan belum ada pembahasan soal skema ekspor satu pintu melalui BUMN menggantikan peran Bea Cukai. Dia pun mengaku belum mendapat arahan soal itu dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya," jelas dia.

Kepala Negara meminta penguatan Bea Cukai, bahkan jika harus mengganti pimpinannya sekalipun. "Justru dia (Prabowo) bilang kan kita perkuat Bea Cukai. Masih sama (perannya), tapi akan diperbaiki lagi, seperti dalam pidato Bapak Presiden itu, kalau enggak becus, katanya kepala-nya ini mesti dicopot," beber dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang adanya perubahan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau Ditjen Bea Cukai di masa mendatang. Menurut dia, fungsi tertentu dari lembaga tersebut berpotensi digantikan oleh pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem terintegrasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Hal itu seiring rencana integrasi data ekspor yang selama ini tersimpan di sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform PT DSI, BUMN yang mengelola sektor ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menggelar seminar bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5/2026).

"Bea Cukai? Kita lihat aja nanti Pak Sua (Wamenkeu) punya mainan. Kalau memang nanti enggak perlu ya, ngapain pakai-pakai Bea Cukai?" tegas Luhut.

Ia kemudian menjelaskan bahwa bukan berarti fungsi Bea Cukai sepenuhnya akan dihilangkan, melainkan tugas-tugas tertentu berpotensi ditopang oleh sistem berbasis teknologi. "Atau tugasnya dia Bea Cukai ada, tapi semua AI. Semua basisnya AI," ia menambahkan..

Luhut mencontohkan, sistem ekspor batu bara yang kini diarahkan melalui satu pintu menggunakan DSI. Menurut dia, perusahaan eksportir komoditas berbasis fosil harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memperoleh izin ekspor.

Sejak lisensi diterbitkan, perusahaan wajib menyampaikan data secara rinci, mulai dari cadangan yang dimiliki, kualitas batu bara, lokasi operasional, hingga volume ekspor yang direncanakan.

"Sejak dia dikeluarkan lisensinya, dia sudah harus melaporkan berapa cadanganmu, berapa kalorimu, dimana tempatmu, berapa kau mau ekspor, dan seterusnya. Itu semua terintegrasi," ungkapnya.

Pantau Pajak dan Royalti Secara Otomatis

Luhut menjelaskan, sebelum ekspor dilakukan, pemerintah nantinya dapat memantau kewajiban perusahaan secara otomatis melalui sistem terintegrasi. Pengawasan itu mencakup pembayaran pajak dan kewajiban royalti.

"Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, tap, enggak bisa. Kamu enggak akan bisa diancam oleh siapa aja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa aja, tidak bisa mempengaruhi sistem ini," seru Luhut.

Dia juga mengakui bahwa sebelumnya masih terdapat sejumlah aspek yang luput dari pemantauan sistem digital sehingga memunculkan anomali harga.

"Tapi dengan kita pakai AI sekarang, enggak ada lagi anomali harga," ujarnya.