Rupiah Loyo, Waspadai PHK di Industri Tekstil hingga Farmasi

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah melemah dan kembali tembus di atas 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini memperberat beban industri dengan bahan baku impor hingga kekhawatiran berkurangnya kapasitas produksi.

Kepala Pusat Makroekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengatakan, risiko pelambatan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diambil perusahaan. Terutama jika pelemahan rupiah terjadi berkepanjangan hingga menuntut beban operasional lebih tinggi.

"Jika tekanan rupiah berlangsung berkepanjangan, maka risiko perlambatan produksi, penundaan ekspansi usaha, hingga pengurangan tenaga kerja menjadi semakin terbuka, terutama bagi industri dengan struktur biaya impor yang tinggi," ungkap Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (18/5/2026).

Beberapa sektor dengan ketergantungan impor cukup tinggi diantaranya farmasi, elektronik, otomotif, tekstil, kimia, hingga industri makanan dan minuman. Selain itu, sektor transportasi dan logistik juga terdampak signifikan akibat kenaikan harga energi, avtur, serta suku cadang impor. 

Pelemahan rupiah dan ketergantungan pada bahan baku impor, barang modal, maupun pembiayaan valas menekan perusahaan di Tanah Air. Otomatis biaya produksi bisa meningkat serta mempersempit ruang keuntungan.

"Dalam situasi seperti ini, banyak pelaku usaha menghadapi dilema karena kenaikan biaya tidak mudah langsung diteruskan ke konsumen akibat risiko perlambatan permintaan domestik," jelas Rizal.

Ada Ancaman PHK

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat potensi pengurangan pegawai jika faktor tekanan dunia usaha tersebut berlanjut. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu yang dikhawatirkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, biaya operasional perusahaan tertekan imbas pelemahan nilai tukar. Omzet perusahaan disinyalir ikut terdampak dan berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kondisi tak kunjung membaik.

"Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan dikawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja, tentu ini sesuatu yang kita hindari," kata Sarman saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (15/5/2026).

"Kita mendukung penuh berbagai upaya, usaha dan langkah Pemerintah agar penguatan nilai tukar rupiah ini segera terjadi," imbuh dia.

Sarman menjelaskan, pengusaha sudah mulai waspada ketika nilai tukar rupiah menyentuh level Rp 17.000 per dolar AS. Berlanjutnya pelemahan rupiah membunyikan alarm lebih keras bagi pengusaha untuk lebih waspada.

Dia berharap langkah konkret bisa dijalankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah dan tekanan dunia usaha terhadap sektor ketenagakerjaan ini.

"Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Pemerintah sudah harus segera ditindaklanjuti agar dapat membantu dunia usaha untuk mengantisipasi terjadinya rasionalisasi tenaga kerja," harapnya.