Buruh dan Swasta Harus Sinergi Jaga Keberlangsungan Industri

Liputan6.com, Jakarta - sektor swasta dan buruh harus mengedepankan sinergi agar kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta bisa sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja. Langkah sinergi ini guna melindungi keberlangsungan sektor industri nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menjelaskan, pemerintah harus mensinergikan kebutuhan buruh atau tenaga kerja dengan sektor swasta, khususnya yang berperan sebagai penyedia lapangan kerja. Keputusan berimbang ini didorong untuk melindungi keberlangsungan sektor industri nasional. Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodasi aspirasi dari kedua belah pihak agar tidak ada salah satu elemen dirugikan.

"Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya," ujarnya, Jumat (15/5/2026).

"Jadi tentu setiap pembahasannya itu memerlukan titik temu yang tentu negosiasinya nanti akan membutuhkan kontribusi dan juga masukan dari segala pihak ya, termasuk dalam hal ini pemerintah," kata Puteri.

Ia berpendapat sektor usaha dan tenaga kerja memiliki hubungan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem ekonomi. Jika sektor usaha mengalami hambatan, maka ketersediaan lapangan kerja bagi buruh akan terancam.

Sebaliknya, tanpa kehadiran tenaga kerja, sektor usaha tidak akan dapat beroperasi secara maksimal. "Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan," imbuhnya seraya menegaskan perlunya solusi tengah yang memberikan ruang bagi berbagai aspek.

Selain menyoroti soal ketenagakerjaan, Puteri juga memberikan perhatian pada peran sektor swasta dalam memajukan ekonomi daerah. Puteri mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan sektor swasta untuk bisa menyalurkan program-program yang menjadi perhatian.

"Lebih lagi, sektor swasta tidak dapat dipungkiri juga mempunyai program pengembangan kapasitas masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, DPR disebut terus berupaya menciptakan regulasi dan anggaran yang mendukung iklim investasi agar lebih kondusif.

Penyederhanaan perizinan dan kemudahan aturan investasi menjadi fokus utama agar perusahaan. Termasuk perusahaan multinasional, dapat merealisasikan investasinya dengan baik di Indonesia.

"Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah," tutur dia.