Thailand Terpaksa Utang Rp 212 Triliun Gara-gara Perang Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Thailand menyetujui paket pinjaman darurat senilai USD 12,2 miliar atau sekitar Rp 212 triliun (estimasi kurs Rp 17.400 per dolar AS) untuk meredam dampak ekonomi akibat perang di Timur Tengah.

Keputusan tersebut diumumkan kabinet Thailand pada Selasa (5/5/2026). Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (6/5/2026), paket pinjaman itu menjadi salah satu rencana utang terbesar yang pernah diambil negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir.

Pemerintah menyebut dana tersebut akan digunakan untuk mendorong belanja domestik sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan Thailand memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 1,6 persen, turun dari realisasi 2,4 persen pada tahun lalu.

Pinjaman senilai sekitar 400 miliar baht itu akan mulai digelontorkan pada periode Juni hingga September 2026.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk membantu lebih dari 20 juta warga berpenghasilan rendah melalui program “Thais Helps Thais” guna meringankan biaya hidup masyarakat.

Selain bantuan sosial, pemerintah Thailand juga akan memakai sebagian dana untuk mendukung pengembangan energi alternatif.

Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan konflik perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang pecah sejak akhir Februari telah mengguncang harga energi global.

Kondisi tersebut memicu kenaikan harga minyak dan gas, biaya pengiriman barang, hingga harga kebutuhan konsumen di berbagai negara.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyebut pinjaman besar itu sebagai alat untuk menjaga ekonomi nasional agar tidak semakin melemah.

“Kita akan melewati krisis ini bersama-sama,” ujar Anutin kepada wartawan.

Meski nilainya sangat besar, jumlah pinjaman tersebut masih berada di bawah level utang yang pernah dicapai Thailand saat krisis finansial Asia 1997 maupun pandemi COVID-19.

Pemerintah Thailand juga memastikan tambahan utang baru tidak akan melampaui batas rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) yang ditetapkan sebesar 70 persen.

Hingga Maret 2026, rasio utang publik Thailand tercatat berada di level 66,38 persen dari PDB.

Sementara itu, inflasi inti Thailand tahun ini diperkirakan melonjak menjadi 3 persen, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya yang hanya 0,3 persen.