Sektor Usaha Ini Ketiban Untung dari Kebijakan WFH

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta dinilai berpotensi memberikan keuntungan signifikan bagi sejumlah sektor usaha, khususnya yang berbasis layanan dan telah mengadopsi sistem digital dalam operasionalnya. 

Di tengah tekanan global seperti kenaikan harga energi dan biaya transportasi, pola kerja fleksibel dinilai mampu menjadi salah satu solusi efisiensi bagi dunia usaha.

Sektor jasa, konsultansi, teknologi, keuangan, kreatif, hingga fungsi administrasi menjadi kelompok yang paling diuntungkan karena aktivitasnya tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik di kantor. Dengan dukungan sistem digital yang memadai, perusahaan di sektor tersebut tetap dapat menjaga kinerja bahkan meningkatkan produktivitas.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menegaskan bahwa penerapan WFH satu hari justru bisa memberikan dampak positif dari sisi efisiensi operasional.

“Bagi sektor jasa, konsultansi, teknologi, keuangan, kreatif, dan administrasi, WFH satu hari justru bisa meningkatkan efisiensi biaya transportasi, listrik kantor, konsumsi operasional, hingga produktivitas karyawan jika didukung sistem digital yang baik,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia menilai dampak kebijakan ini tidak akan seragam di semua sektor usaha. Beberapa sektor yang bergantung pada aktivitas lapangan seperti manufaktur, logistik, transportasi, perdagangan, energi, makanan-minuman, ritel, dan industri padat karya tetap harus menjalankan operasional secara langsung, sehingga tidak memungkinkan penerapan WFH secara penuh.

Menurutnya, perbedaan karakter industri tersebut membuat pendekatan kebijakan tidak bisa disamaratakan. Dunia usaha membutuhkan ruang untuk menyesuaikan pola kerja sesuai kebutuhan masing-masing sektor agar produktivitas tetap terjaga.

“Namun bagi sektor manufaktur, logistik, transportasi, perdagangan, energi, makanan-minuman, retail, dan industri padat karya, WFH tentu tidak bisa diterapkan secara penuh karena kegiatan operasional harus tetap berjalan di lapangan. Karena itu, HIPMI melihat pendekatan terbaik adalah fleksibilitas, bukan kewajiban seragam untuk semua sektor,” tuturnya.

Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global, dunia usaha juga memandang perlunya dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah agar manfaat efisiensi dari WFH dapat dioptimalkan tanpa mengganggu aktivitas bisnis. Dukungan tersebut mencakup stabilitas harga energi, percepatan digitalisasi layanan pemerintah, hingga insentif bagi perusahaan yang menerapkan efisiensi energi.

Selain itu, penguatan transportasi publik dan dorongan terhadap pola kerja hybrid dinilai penting agar penghematan energi tidak hanya bersifat sementara. Di sisi lain, akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor padat karya juga perlu dijaga agar dunia usaha tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global.