Menkeu Purbaya: Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Bisa Hemat APBN Rp 40 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut penghematan MBG capai Rp 40 triliun per tahun lewat penyesuaian hari operasional. Simak skema terbarunya!

Diterbitkan 25 Maret 2026, 20:33 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa efisiensi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 40 triliun setiap tahun.

Upaya efisiensi tersebut dirancang melalui pengurangan hari pelaksanaan program. Jika sebelumnya MBG berjalan enam hari dalam sepekan, kini diusulkan menjadi lima hari.

“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja bisa (hemat) Rp 40 triliun setahun,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah ini mencerminkan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyesuaikan anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik.

“Ini bukan saya yang motong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, rencana penghematan tersebut merupakan usulan dari Badan Gizi Nasional. Nantinya, kebijakan tersebut akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran MBG ini belum termasuk dalam total efisiensi yang sebelumnya ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 81 triliun.

Usulan pengurangan hari operasional menjadi lima hari masih bersifat awal dan disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk kelanjutan program MBG pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Rp 268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional, sementara Rp 67 triliun atau sekitar 20 persen disiapkan sebagai cadangan.

 

Pemerintah Bakal Efisiensi Anggaran, tapi MBG dan Kopdes Aman

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran, agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen. Meskipun begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.

Mensesneg mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.

"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata karena konflik AS-Israel dengan Iran. "Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya.

Prasetyo pun rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memetakan mana-mana saja pos anggaran yang bisa direalokasi tanpa mengganggu kinerja instansi bersangkutan.

"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu," kata dia.

 

Belanja Kurang Produktif

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengisi penggunaan anggaran untuk program-program yang diklaim bisa membantu masyarakat, semisal program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.

"Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," dia menekankan. 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6