Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun Dipastikan Tanpa Gusur Warga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menegaskan program penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun akan dimulai pada 28 Maret 2026 dan ditargetkan rampung 8 Juni 2026.

Ara memastikan penataan dilakukan tanpa menggusur warga. Sebanyak 82 rumah akan direnovasi, dua di antaranya telah selesai, sementara 80 unit lainnya segera dikerjakan dengan dukungan swasta.

"Bagaimana daerah yang kumuh dan jorok bisa direalisasikan menjadi bersih, jangan satu sampai dua bulan kumuh lagi,” katanya dalam keterangan, Jumat (27/2/2026).

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AL yang menurunkan 20 personel dan bantuan Rp200 juta, serta Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang membantu desain kawasan secara cuma-cuma. Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan melakukan survei sebelum dan sesudah penataan untuk mengukur dampaknya.

"Total rumah yang direnovasi sebanyak 82, dua sudah selesai, Rumah Pak Sapri dan Pak Tatang. Kita akan merenovasi 80 rumah lagi, 30 rumah dari Astra, dan 50 rumah dari Pak Boy Thohir dan Pak Lawrence Barki,” ujar dia.

Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Sebanyak 35 UMKM akan dibina, termasuk dukungan perizinan dan literasi keuangan dari perbankan. Pemerintah juga menggandeng PNM dan SMF untuk pengelolaan bank sampah guna menambah penghasilan warga.

“Saya senang sekali hari ini PNM dan SMF sudah menjalankan pesan Presiden Prabowo. Ibu-ibu di sini dibina untuk bersih-bersih sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Lingkungan bersih, dapat uang, semua senang,” ungkap Ara.

Ara menekankan, keberhasilan program bergantung pada pengelolaan berkelanjutan dan semangat gotong royong. Ia berharap Menteng Tenggulun menjadi model penataan kawasan kumuh berbasis kolaborasi yang bisa diterapkan di daerah lain.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali membahas penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak. Kali ini dilakukan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Gubernur Jambi Al Haris.

Menteri PKP, Maurarar Sirait atau Ara mengatakan, kedua pemerintah daerah tersebut telah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani.

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat,” katanya di Kantor Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Dia menuturkan, penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

Sebab, ia menemui selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

“Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegasnya.

Ara juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia  400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Langkah ini sebagai upaya memberikan akses layak hunian kepada masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng pada Minggu, 22 Februari 2026. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

Menteri PKP menuturkan, Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, BPHTB dan PBG gratis,  serta bunga hanya 5 persen.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dengan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/2/2026).