Mentan: Stok Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Pangan Naik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga pangan menjelang Imlek, Nyepi, dan bulan suci Ramadan.

Dalam acara Gerakan Pangan Murah, Amran meminta seluruh pelaku usaha pangan di Indonesia untuk tidak menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan, kondisi stok beras saat ini dalam posisi aman, bahkan disebut sebagai yang tertinggi sepanjang untuk sejumlah komoditas strategis.

Menurut Amran, stok beras nasional pada Februari ini mencapai 3,4 juta ton, jauh di atas rata-rata normal yang biasanya berkisar 1–1,5 juta ton. Selain itu, stok beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram.

"Stok kita 3,4 juta ton. Tidak ada alasan, yang biasanya 1 juta ton, 1,5 sekarang, 2 kali lipat dari biasanya. Jadi tidak ada alasan. Ada SPHP, kita 1,5 juta ton. Itu harganya maksimal Rp 12.500," tutur Amran pada acara Gerakan Pangan Murah, di Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Untuk komoditas minyak goreng, pemerintah memiliki stok sekitar 700 ribu ton dengan HET Rp 15.700 per liter. Sementara itu, harga daging ayam ditetapkan maksimal Rp 40 ribu per kilogram dan daging sapi Rp 140 ribu per kilogram.

“Kami mohon atas nama pemerintah, jangan ada yang menaikkan harga di atas HET. Stok melimpah, tidak ada alasan harga naik,” tegas Amran.

Amran menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha hingga menghentikan izin impor bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan. Ia meminta Satgas Pangan untuk menindak tegas produsen, distributor besar, hingga feedlotter (penggemukan sapi) dan rumah potong hewan (RPH) yang menaikkan harga secara tidak wajar.

"Kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya, dan bila perlu, beri sanksi berat, cabut izinya, " tegas Amran.

Ia menekankan, pedagang kecil tidak boleh menjadi sasaran utama penindakan. “Jangan ganggu pedagang lapak kecil. Mereka untungnya hanya Rp 200-Rp 500. Cari sumbernya, produsennya yang ditindak,” ujarnya.

Menurut Amran, kenaikan harga oleh segelintir oknum kerap berdampak luas dan memicu kemarahan publik kepada pemerintah. Karena itu, ia mengaku telah mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memastikan harga pangan tetap terkendali selama Ramadan, Idul Fitri, Imlek, dan Nyepi.

"kita harus tegas, karena kalau tidak tegas, larinya ke pemerintah. Padahal pangan sudah lebih dari cukup," kata Amran.

Amran juga mengungkapkan, Indonesia saat ini telah swasembada sembilan komoditas pangan, termasuk beras, jagung pakan, bawang merah, cabai, dan ayam. Produksi telur dan daging ayam bahkan telah surplus hingga diekspor. Pemerintah kini fokus mengejar swasembada kedelai, bawang putih, serta penguatan sektor peternakan sapi.

“Kita sudah surplus untuk ayam dan telur. Tidak ada alasan harga naik. Kalau ada yang bermain-main, izinnya kami cabut dan pidananya kami serahkan ke Satgas,” tegasnya.

Amran juga mendorong gerakan penanaman pohon produktif bersama Pramuka. Ia menyebut, dengan 25 juta anggota Pramuka menanam minimal 10 pohon per tahun, Indonesia bisa menanam 250 juta pohon setiap tahun.

Amran menyebut, komoditas tersebut antara lain kelapa, kakao, menteng, durian, hingga cabai, dengan diadakannya gerakan tersebut, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan skala kecil dan menekan inflasi.

"Pohon apa saja yang demandnya tinggi. Kelapa nomor 1, menteng, kakao, kopi, durian, kemudian cabai di rumah supaya tidak terjadi inflasi," sebut Amran.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 9–10 triliun untuk penyediaan bibit tahun ini dengan target tanam 870 ribu hektare yang diperkirakan mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja.

Amran menegaskan, stabilitas harga pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan bagi 286 juta rakyat Indonesia. Ia meminta pelaku usaha mematuhi regulasi dan bersama-sama menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah butuh pengusaha. Kita lindungi usaha yang patuh aturan. Tapi yang melanggar, pasti kita tindak tegas,” pungkasnya.