UMP Jakarta 2026 Naik 6,17%, Ini Tanggapan Apindo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam buka suara terkait keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka tersebut naik 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dibandingkan UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Bob Azam menilai kenaikan UMP Jakarta 2026 tidak hanya berdampak pada struktur biaya perusahaan, tetapi juga memunculkan ketidakpastian baru di tengah kondisi dunia usaha yang sedang tertekan. 

Menurut dia, penetapan upah kali ini dipengaruhi oleh rentang alpha yang terlalu tinggi, sehingga sulit diprediksi dan berisiko bagi keberlanjutan usaha.

"Rentang alpha yang begitu tinggi jadi faktor ketidakpastian baru,” kata Bob kepada Liputan6.com, Sabtu (27/12/2025).

Ia menegaskan, kebijakan upah seharusnya mempertimbangkan kondisi riil ekonomi dan dunia usaha. Tanpa perhitungan yang seimbang, pengusaha dan buruh justru terkesan “diadu”, sementara pemerintah daerah dinilai kurang menunjukkan kepedulian terhadap meningkatnya tekanan usaha dan angka pengangguran.

"Pengusaha dan buruh seperti di adu dan pemda tidak peduli dengan kondisi dunia usaha yang sedang tertekan dan banyaknya pengangguran,” ujarnya.

Kenaikan UMP Abaikan Tekanan Dunia Usaha

Bob Azam mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan berada dalam kondisi sulit akibat melemahnya permintaan. Berdasarkan survei International Labour Organization (ILO), sekitar 67 persen perusahaan menyatakan tidak memiliki rencana ekspansi pada tahun ini, bahkan potensi penundaan ekspansi juga bisa berlanjut hingga tahun depan.

"67% Perusahaan tidak rencana ekspandi tahun ini mungkin tahun depan juga mengingat permintaan juga melemah,” ujarnya.

Situasi tersebut, kata Bob, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan UMP. Kenaikan upah yang terlalu agresif dikhawatirkan justru mempersempit ruang gerak perusahaan untuk bertahan, apalagi bagi sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

Apindo juga menyoroti hasil survei International Labour Organization (ILO) yang menunjukkan hanya sekitar 37 persen perusahaan secara nasional yang dinilai mampu membayar UMP. 

Ironisnya, Bob Azam menyebutkan persentase perusahaan di DKI Jakarta yang mampu membayar UMP justru lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Temuan ini menjadi sinyal kuat kemampuan dunia usaha di ibu kota tidak sekuat yang selama ini diasumsikan.

"Di survey ILO. Yang merah rata-rata nasional cuma 37%, DKI bahkan lebih rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan setiap daerah bakal menaikan upah minimum 2026, atau UMP 2026 meskipun pertumbuhan ekonominya negatif.

Pernyataan itu seolah memastikan upah minimum provinsi di daerah-daerah seperti Papua Tengah dan Papua Barat yang ekonominya minus pada kuartal III 2025, tidak akan turun.

Adapun rumus kenaikan UMP 2026, yakni Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9. Yassierli mengutarakan, jika suatu daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, maka kenaikan UMP di tahun depan bakal mengacu pada angka inflasi. 

"Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun ya, karena formulanya tadi adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali alpha," jelas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

"Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi," ungkap Menaker. 

Hasil akhir kenaikan UMP 2026 nantinya berada di tangan Dewan Pengupahan Daerah. Yassierli menyerahkan sepenuhnya kepadanya, lantaran mereka lebih mengetahui kondisi perekonomian di daerah. 

"Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang lebih dominan. Kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah," tuturnya. 

Menurut dia, rumus penghitungan UMP 2026 sudah melibatkan banyak kepentingan, termasuk kelompok pekerja alias buruh. 

Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (17/12/2025) pagi juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pimpinan daerah, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Jadi tentu suatu kebijakan kita sudah mempertimbangkan banyak hal. Jadi aspirasi buruh dan pekerja sudah sangat kami pertimbangkan," ujar Yassierli.