Bank Sentral Jepang Kerek Suku Bunga Tertinggi dalam 30 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan (BoJ) pada Jumat, (19/12/2025) menaikkan suku bunga jangka pendek ke level tertinggi dalam tiga dekade. Langkah Bank Sentral Jepang ini melanjutkan normalisasi kebijakan dan memicu aksi jual obligasi pemerintah.

Mengutip CNBC, Bank of Japan  menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 0,75%, level tertinggi sejak 1995. Hal ini sesuai dengan harapan ekonom yang disurvei oleh ekonom yang disurvei Reuters.

BoJ menuturkan, suku bunga riil akan tetap "sangat negatif”, kondisi keuangan yang akomodatif akan terus mendukung aktivitas ekonomi dengan kuat.

Setelah keputusan tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun naik sekitar lima basis poin menjadi 2,019%. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 20 tahun naik tiga basis poin menjadi 2,975%. Dua imbal hasil obligasi itu mencapai level tertinggi sejak 1999.

Yen melemah 0,25% menjadi 155,92 terhadap dolar AS dan indeks Nikkei 225 menguat 1,28%.

Adapun Jepang memulai normalisasi kebijakan tahun lalu, dan meninggalkan satu-satunya rezim suku bunga negatif di dunia yang telah berlaku sejak 2016.

Sejak itu, BoJ konsisten mempertahankan pendirian untuk menaikkan suku bunga secara bertahap. BoJ mengatakan, langkah itu dilakukan untuk melihat “siklus positif” kenaikan upah dan harga.

Inflasi telah berada di atas target 2% BoJ selama 44 bulan berturut-turut dengan data yang dirilis sebelumnya menunjukkan pertumbuhan harga konsumen sebesar 2,9% pada November. Inflasi yang tinggi telah menekan upah riil yang telah menurun selama 10 bulan berturut-turut, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja.

BOJ memproyeksikan inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan segar, kemungkinan akan melambat di bawah 2% dari April hingga September 2026. Hal ini karena kenaikan harga makanan yang lebih lambat serta efek dari langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kenaikan harga.

Suku bunga yang lebih tinggi berisiko memperburuk penurunan ekonomi Jepang. Angka PDB yang direvisi untuk kuartal ketiga menunjukkan ekonomi menyusut lebih dari yang diperkirakan semula, berkontraksi 0,6% secara kuartalan, dan 2,3% secara tahunan.

Bank Sentral Jepang (BOJ) mengatakan dalam pernyataannya meskipun terjadi pelemahan dalam perekonomian, laba perusahaan kemungkinan akan tetap tinggi, dan perusahaan diperkirakan terus menaikkan upah pada 2026.

"Sangat mungkin bahwa mekanisme di mana upah dan harga naik secara moderat akan dipertahankan,” kata bank tersebut.

Selain itu, BoJ menambahkan kemungkinan inflasi inti mencapai target 2% semakin meningkat. Kenaikan suku bunga juga terjadi pada saat imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade, melonjak lebih jauh setelah keputusan tersebut, meningkatkan risiko biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk Jepang dan meningkatkan tekanan fiskal.

Ekonomi terbesar kedua di Asia ini sudah memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, hampir 230%, menurut data dari Dana Moneter Internasional.

Namun, kenaikan imbal hasil dapat mendukung mata uang Jepang. Yen telah diperdagangkan sekitar 154-157 terhadap dolar AS sejak November, setelah melemah lebih dari 2,5% sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi, seorang pendukung kebijakan moneter yang lebih longgar, menjabat pada Oktober.

Head of Japan Economics Oxford Economics, Shigeto Nagai menuturkan, BoJ akan menaikkan suku bunga lagi pada pertengahan 2026.

Nagai memperingatkan, kenaikan suku bunga lain oleh BoJ dapat menyebabkan gesekan dengan Takaichi, jika inflasi menurun bertahap menuju 2% pada semester pertama 2026.

Takaichi selama kontes kepemimpinannya dengan tegas menentang kenaikan suku bunga oleh BOJ, tetapi sejak itu telah melunakkan pendiriannya.

Nagai mengatakan, alasan Takaichi menerima kenaikan suku bunga ini adalah karena yen yang lemah, dan bahwa "mengatasi krisis biaya hidup telah menjadi isu kebijakan yang mendesak."

Pada November, kabinet Jepang menyetujui paket stimulus senilai 21,3 triliun yen atau USD 135,5 miliar. Hal ini  karena Takaichi berupaya untuk mendorong perekonomian negara yang melambat dan menawarkan dukungan kepada konsumen yang terdampak inflasi.