Harga Beras Dunia Turun, Menko Zulkifli Sebut Imbas Indonesia Setop Impor

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Indonesia menghentikan impor beras telah berdampak terhadap harga beras dunia. Adapun Indonesia mencetak surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton pada 2025, dari periode sama tahun sebelumnya impor sebesar 4,5 juta ton beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan menuturkan, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Akan tetapi, dalam waktu singkat, Indonesia meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi impor beras.

"Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras 650 dolar AS per tonnya, sekarang karena kita tidak belanja beras, itu di bawah 400 dolar AS. Jadi pengaruh ke harga dunia, luar biasa," ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa, (16/12/2025).

Indonesia impor sebesar 4,5 juta ton beras pada 2024. Namun, pada 2025, Indonesia berhasil mencetak surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton. Saat ini stok beras yang berada di gudang Bulog telah mencapai 3,7 juta ton.

Berdasarkan data Kemenko Pangan, pada periode Januari-Desember 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, produksi jagung Indonesia juga mencapai 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Produksi yang meningkat ini, menurut Zulkifli, dipengaruhi oleh pemangkasan regulasi, salah satunya pada pengadaan pupuk bersubsidi.

Sebagai contoh, dulu terdapat sekitar 148 aturan terkait dengan pengadaan pupuk. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi 33 aturan, sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan jadwal waktu tanam.

"Jadi pupuk sampai sebelum tanam. Sebelum tanam, pupuk sudah diterima. Itu pengaruhnya luar biasa, pengaruh terhadap produksi beras itu luar biasa," tutur dia.

Zulkifli  juga menuturkan pada akhir tahun ini atau awal tahun akan diumumkan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.

"Satu tahun ini kita sudah swasembada, nanti Mentan (Menteri Pertanian) akan umumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras," ujar dia.

Sebelumnya, harga beras dipastikan mulai stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 seiring penguatan pasokan, pengawasan distribusi dan langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah.

"Menjelang masa Natal dan tahun baru, pemerintah memastikan kestabilan harga pangan pokok strategis, terutama beras. Sampai awal November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras," ujar Kepala Bapanas Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (16/11/2025).

Dia menyebutkan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras di tingkat konsumen terus meningkat bila dibandingkan pada awal Oktober lalu.

Arman menuturkan harga beras nasional menunjukkan tren stabil dengan ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sekitar Rp12.000 per kilogram, sementara beras medium banyak ditemukan di kisaran Rp13.000 per kilogram di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 untuk medium, menandakan pasar mulai terkendali menjelang periode libur akhir tahun.

"Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET," ujar dia.

"Tapi kami ada membaca berita bahwa harga lagi naik, makanya kami turun ke lapangan. Kami langsung bersama Pak Wamen Pertanian, juga dengan Dirut Bulog," ia menambahkan.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu pertama November sudah ada 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Apabila dibandingkan pada minggu pertama Oktober telah terjadi peningkatan 19,5 persen karena saat awal Oktober masih berada di angka 179 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Selain itu masih ada 50 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sampai minggu pertama November 2025. Ini mulai mengalami penurunan 18 Persen dibandingkan pada minggu pertama bulan lalu yang masih terdapat 61 kabupaten/kota.

"Dengan segala kerendahan hati, mewakili petani. Janganlah dizalimi petani kita. Ini untuk hajat hidup orang banyak. Jangan dipolitisasi, karena kalau pangan bermasalah, negara bisa bermasalah," ujar Amran.

Upaya Jaga Harga

Amran mengatakan salah satu upaya kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas tersebut adalah berupa peningkatan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk sejak 20 Oktober 2025.

Adapun pengawasan Satgas Pengendalian Harga Beras melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog dan pemerintah daerah.

Di samping itu, pemerintah bersama Perum Bulog dalam mempersiapkan Natal dan tahun baru, akan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di masing-masing daerah.

Hal itu merupakan mitigasi dalam menjaga kestabilan harga beras tatkala ada peningkatan kebutuhan konsumsi.