Jadi Hub Digital Asia Pasifik, Indonesia Kembangkan Rute Kabel Laut Jakarta–Manado

Liputan6.com, Jakarta - PT Trans Indonesia Superkoridor (TIS) memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur digital nasional melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI) untuk pengembangan rute kabel laut Jakarta–Manado sebagai bagian dari TGCS Phase 2 .

Sebelumnya, TIS membangun subsea cable TGCS Phase 1 yang menghubungkan Jakarta–Batam sebagai salah satu jalur strategis interkoneksi DC-to-DC, dan kini melanjutkan ekspansinya ke kawasan timur Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, ketahanan, dan jangkauan jaringan subsea cable nasional.

Pertumbuhan pesat data center di Jakarta, Batam, dan Surabaya, serta potensi besar di Makassar dan Manado, menjadikan kebutuhan akan konektivitas berkapasitas tinggi dengan latensi rendah semakin mendesak. Interkoneksi DC-to-DC menjadi elemen kritikal untuk memastikan ketersediaan layanan cloud, hyperscale, dan layanan digital secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan TIS tidak hanya mengikuti, tetapi memimpin pertumbuhan kebutuhan digital Indonesia,” kata Direktur Utama TIS, Revolin Simulsyah Sabtu (13/12/2025).

Dalam konteks ini, jaringan subsea cable memiliki peran penting dalam sistem telekomunikasi. Relatif terhadap infrastruktur terrestrial, kabel laut membawa 99% traffic data di dunia. Selain itu, subsea cable dapat berfungsi sebagai jalur proteksi untuk jaringan terrestrial, sehingga memastikan kontinuitas layanan apabila terjadi gangguan pada jaringan terrestrial.

Pengembangan rute Jakarta–Manado melalui TGCS Phase 2 menegaskan komitmen TIS dalam membangun backbone telekomunikasi Indonesia yang semakin kuat, andal, dan siap mendukung transformasi digital nasional. 

Melalui penandatanganan LOI ini, TIS mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu digital hub terpenting di kawasan Asia Pasifik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menggelar sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) khususnya rute Merauke-Timika yang sering mengalami gangguan, ke pemangku kepentingan perikanan tangkap di Bali, Senin (24/6/2024).

Kabel laut sejauh 8.800 kilometer itu menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi untuk wilayah Papua. Sejak akhir tahun 2017 sudah mengalami tujuh kali kerusakan dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun kebelakang, khususnya kabel di wilayah Merauke yang diduga akibat aktivitas perikanan tangkap.

"Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua. Karena itulah terbit surat edaran dari Ditjen Perikanan Tangkap yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Timika dan Merauke untuk memperhatikan rute kabel laut ini," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam keterangan tertulis di Jakarya, Senin (24/6/2024).

Diungkapkannya, melalui surat edaran itu diharapkan para syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan informasi adanya SKKL SMPCS dan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan pada alur SKKL SMPCS, khususnya di koridor Merauke-Timika, serta tidak menurunkan jangkar kapal pada area dimaksud.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagai garda terdepan, saya harapkan dapat mensosialisasikan Surat Edaran tentang informasi alur kabel laut SMPCS tersebut, khususnya kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan,” katanya.

Menurutnya, untuk wilayah Papua, hanya Telkom operator yang menembus hingga wilayah pegunungan. Akses internet yang terganggu tentu berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan.

Misalnya, aktivitas belajar-mengajar terganggu, layanan kesehatan telemedicine terhenti, transaksi bisnis dan perbankan tertunda, serta pelayanan publik menjadi lambat. Prediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi ini bisa mencapai jutaan dolar.

“KKP coba mengidentifikasi solusi bagi semua pihak yang memanfaatkan ruang laut agar semua kepentingan terakomodasi sesuai prinsip ekonomi biru,” katanya.