Kemenhub: Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak bisa malayani penerbangan internasional. Bandara IMIP masuk pada kategori bandara khusus.

Semula, Bandara IMIP masuk dalam 4 bandara yang diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Namun, KM 38/2025 itu telah dicabut atas terbitnya KM Nomor 55 Tahun 2025. Pada beleid terbaru, tidak tertuang Bandara IMIP sebagai bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional atau penerbangan dari dan ke luar negeri.

Pada ketetapan KM 55/2025 yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 itu, hanya tertera Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang bisa melayani penerbangan internasional.

Sesuai kategorinya, bandara khusus ini diatur dengan ketentuan yang berbeda meski diperbolehkan melayani penerbangan internasional. Hanya ada tiga jenis penerbangan internasional yang bisa dilakukan. Pertama, untuk kepetingan evakuasi medis. Kedua, penanganan bencana. Ketiga, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Izin penerbangan internasional dengan tiga tujuan itu pun dibarengi dengan sejumlah syarat ketat yang perlu dipenuhi. Yakni, persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Serta, berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan bandara resmi yang terdaftar di pemerintah.

Penegasan itu disampaikan untuk merespons polemik publik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan bahwa pemerintah telah menurunkan personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai ketentuan.

"Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, termasuk Ditjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana,” ujar Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan kembali bahwa bandara tersebut sudah terdaftar secara resmi. "Terdaftar, itu (Bandara IMIP) terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” ujarnya menepis keraguan yang berkembang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menyebut bandara khusus tersebut sebelumnya telah mengantongi izin dari pemerintah.

"Kalau enggak salah, mereka (Bandara IMIP) dapat izin khusus dulu waktu itu,” kata Purbaya.

Purbaya memastikan pemerintah siap menambah personel jika diperlukan guna memperkuat fungsi pengawasan.

"Kalau mau dikasih tugas ya kita sih siapkan orangnya. Orang Bea Cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya mau. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu kita ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” ujarnya.