Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital tercepat dan terbesar di dunia pada 2030.

Dia menuturkan, sinergi kebijakan nasional yang diperkuat melalui ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Financial Summit & Expo (IFSE) akan menjadi motor utama akselerasi transformasi digital.

"Ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEKDI dan IFSE. Yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita, sinergi kebijakan nasional, yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia," kata Perry dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Melalui kebijakan terintegrasi dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin regional dalam ekonomi digital.

"Alhamdulillah dalam waktu lima tahun terakhir ini, Indonesia one of the fastest growing ekonomi keuangan digital," ujarnya.

Fondasi Digital Kuat Berkat QRIS

Perry menilai, keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak lepas dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya QRIS, standar pembayaran digital nasional yang kini digunakan oleh hampir 60 juta pengguna, termasuk 40 juta pelaku UMKM.

"Alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya. Sekarang QR Indonesia Standard sudah hampir 60 juta pengguna, di antaranya 40 juta itu UMKM," ujarnya.

Selain itu, sistem BI Fast turut memperkuat efisiensi transaksi dengan biaya hanya Rp 2.500 per transaksi, menjadikannya salah satu sistem pembayaran termurah di dunia.  Bahkan, transaksi di bawah Rp 500 ribu digratiskan untuk mendorong inklusi keuangan.

"BI FAST Rp 2.500 per transaksi. Itu pun yang transaksi sampai dengan 500.000 kita gratiskan, merchant-merchant kita bebas MBR 0 persen. Rp 2.500 itu kalau kita dalam bentuk dollar itu one of the murah banget dari the cheapest transaksi di dunia. Karena kalau dipikirkan hampir paling 25 cent atau 30 cent per transaksi," jelasnya.

Perry menuturkan, dengan infrastruktur digital yang semakin matang, Perry memproyeksikan ekonomi dan keuangan digital Indonesia akan melonjak signifikan dalam lima tahun mendatang. Volume transaksi yang kini mencapai 37 miliar transaksi per tahun diperkirakan akan meningkat menjadi 147 miliar transaksi pada 2030.

Untuk mencapai visi 2030, Perry menekankan perlunya sinergi antara regulator, industri, dan pelaku usaha. Ia menilai kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Meski optimistis, Perry mengingatkan, kemajuan digital juga membawa risiko baru, seperti serangan siber, penipuan online, dan transaksi ilegal. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan inovasi teknologi.

"Tapi kita harus juga tahu bahwa digital mengandung risiko. Kita harus juga hati-hati. Semakin maju digital ada risiko serangan cyber. Ada juga bagaimana phishing. Bagaimana juga pelindungan konsumen,” pungkasnya.