Bahlil Kembali Ingatkan SPBU Swasta Ikuti Aturan Main Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti proses negosiasi impor BBM mentah alias base fuel, antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta yang tak kunjung kelar.

Meskipun stok BBM di beberapa SPBU swasta sejauh ini masih kosong, Bahlil menegaskan, seluruh pelaku usaha di Indonesia wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"BBM ada yang bilang, pak, yang ini habis pak. Loh, ini impor, ini ada negara, ini ada negara hukum. Ada aturan, bukan negara tanpa tuan," seru Bahlil dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Pasal 33 UU 1945 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup kurang banyak dikuasai oleh negara," dia menegaskan.

Adapun beberapa pengelola SPBU swasta sempat membatalkan pesanan pembelian BBM impor dari Pertamina, menyusul temuan adanya kandungan etanol dalam produk tersebut.

Meskipun begitu, Bahlil memastikan bahwa proses pengadaan BBM oleh Pertamina telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Jadi jangan menganggap negara ini tidak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini tidak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja," ujar dia. 

Sebelumnya, Wamen ESDM Yuliot Tanjung buka kemungkinan untuk menambah kuota impor BBM mentah alias base fuel bagi operator SPBU swasta di 2026.

Sebagai acuan, Kementerian ESDM bakal melihat angka penjualan BBM oleh SPBU swasta di 2025. Namun, Yuliot belum bisa memastikan penambahan kuota itu nantinya akan seberapa besar.

"Untuk tahun depan, kita kan akan memetakan kuota, berapa penjualan. Itu kan sesuai dengan ada penambahan setiap tahun. Penambahan itu ya kita akan evaluasi lagi," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sinyal serupa juga sempat dilontarkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman. Ia mengungkapkan, pemerintah akan melonggarkan aturan mengenai tambahan kuota impor BBM bagi operator SPBU swasta pada 2026.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan bensin di jaringan SPBU non-Pertamina, yang mulai terasa di beberapa wilayah.

Laode menjelaskan, pihaknya telah menerima pengajuan kebutuhan impor dari sejumlah operator SPBU swasta. Permohonan tersebut akan menjadi dasar evaluasi kementerian dalam menentukan besaran impor yang layak disetujui untuk tahun mendatang.

"Oh tidak, tidak (tak dibatasi 10%).Saya belum mau bocorkan, tetapi kita akan bikin mekanisme yang lebih baik,” kata Laode saat ditemui di Kementerian Investasi, Jakarta beberapa waktu lalu.