Bank Dunia Dorong Reformasi Struktural untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8 persen, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,7 persen. Proyeksi ini tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa (7/10/2025).

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih relatif kuat. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa strategi yang saat ini menopang pertumbuhan belum tentu dapat menjamin keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Bank Dunia juga menyoroti performa ekonomi China dan Indonesia, yang sama-sama tumbuh di kisaran 5 persen, melampaui potensi pertumbuhan jangka panjangnya berkat dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

Namun, laporan tersebut menilai tantangan bagi kedua negara berbeda. Di China, tekanan datang dari defisit fiskal yang melebar, sementara di Indonesia lebih pada komposisi belanja pemerintah yang masih didominasi subsidi dan investasi negara.

Bank Dunia memperkirakan defisit fiskal China akan naik dari 4,5 persen pada 2019 menjadi 8,1 persen pada 2025, dengan rasio utang publik terhadap PDB mencapai 70,8 persen. Kenaikan ini disebut akan mempersempit ruang kebijakan fiskal Negeri Tirai Bambu pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih menjaga defisit anggaran dalam batas aman sebagaimana diatur dalam undang-undang fiskal nasional. Meski demikian, Bank Dunia menilai struktur belanja publik perlu dioptimalkan agar lebih produktif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

“Alokasi anggaran pemerintah Indonesia saat ini banyak terserap untuk subsidi pangan, transportasi, energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna menjaga permintaan agregat,” tulis laporan Bank Dunia.

Untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang, Bank Dunia mendorong Indonesia dan China melakukan reformasi struktural. Rekomendasi untuk Indonesia mencakup penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha guna mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif.

Sebagai perbandingan, negara lain di kawasan seperti Filipina dan Vietnam telah lebih agresif dalam melaksanakan reformasi. Filipina, misalnya, membuka sektor strategis seperti logistik, telekomunikasi, dan energi terbarukan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Sementara itu, Vietnam meluncurkan reformasi birokrasi besar-besaran sejak 2024, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan pegawai negeri hingga 20 persen, serta pembaruan berbagai undang-undang ekonomi untuk memperkuat iklim investasi.

Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi contoh transformasi yang bisa memperkuat efisiensi dan daya saing kawasan.