Isi Perpres Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2028: Prabowo Tetapkan Target Penting

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Keputusan penting ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Penetapan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Perpres tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perencanaan, pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Langkah ini menandai babak baru bagi Indonesia, di mana IKN akan menjadi pusat pengambilan keputusan politik nasional. Berbagai persiapan dan pembangunan infrastruktur terus dikebut untuk memastikan kesiapan IKN dalam mengemban peran barunya tersebut.

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 merupakan bagian dari tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sekaligus penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Untuk mencapai status ibu kota politik pada 2028, Perpres ini menetapkan sejumlah target pembangunan dan pemindahan yang ambisius.

Target-target tersebut mencakup pembangunan fisik kawasan inti serta persiapan sumber daya manusia. Beberapa poin penting dalam Perpres ini meliputi:

• Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya seluas 800–850 hektare.
• Persentase pembangunan gedung dan perkantoran di IKN mencapai 20 persen dari rencana keseluruhan.
• Persentase pembangunan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 50 persen.
• Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar kawasan IKN minimal terbangun 50 persen.
• Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN mencapai angka 0,74.
• Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan atau ditugaskan ke IKN mencapai 1.700–4.100 orang.
• Cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN mencapai 25 persen.

Saat ini, pembangunan fasilitas pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus berjalan. Beberapa infrastruktur penting seperti rusun ASN, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, dan training center PSSI sudah berdiri di KIPP IKN, menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap proyek ini.

Pengertian ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat operasional pemerintahan dan administrasi negara. Ini berarti kota tersebut menjadi markas pengambilan keputusan politik nasional, dengan peran pusat politik yang lebih dominan dibandingkan fungsi sebagai pusat ekonomi atau bisnis saja. IKN akan menjadi tempat kerja presiden, para menteri, lembaga legislatif (DPR, DPD, MPR), yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), serta badan-badan pemerintahan lainnya.

Dengan penetapan ini, IKN akan berfungsi sebagai pusat segala aktivitas eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sementara itu, Jakarta, yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, kemungkinan akan tetap memegang peran sebagai pusat ekonomi dan finansial.

Konsep ibu kota politik ini tidak asing di dunia. Beberapa negara lain juga menerapkan model serupa, seperti Belanda dengan Den Haag sebagai pusat politik dan Amsterdam sebagai pusat ekonomi, atau Malaysia dengan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur sebagai pusat ekonomi. Model ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan efisiensi pemerintahan.