LPEM-FEB UI Minta Pemerintah Setop Bikin Kementerian Baru hingga Evaluasi Remunerasi Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program prioritas di tengah situasi ekonomi, sosial, dan politik yang kian menekan masyarakat.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menjelaskan, program pemerintah harus tetap dijalankan sesuai kontrak politik, namun perlu direncanakan secara matang, bertahap, dan transparan.

Jika tidak, kebijakan yang berubah cepat justru membuat kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah tidak memiliki cukup ruang untuk beradaptasi, sehingga kualitas pelaksanaan program rendah dan dampaknya tidak terantisipasi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas hanya akan memperlebar ketimpangan. Begitu juga stok Bulog yang tercapai, tetapi harga pangan tidak terjangkau, justru menambah beban biaya hidup masyarakat,” kata Chaikal dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (8/9/2025).

Perampingan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran

Salah satu rekomendasi penting LPEM-FEB UI adalah penghentian pembentukan kementerian atau badan baru. Sebaliknya, pemerintah diminta melakukan perampingan birokrasi dengan menggabungkan kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi serupa.

Menurut Chaikal, langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan.

Selain itu, LPEM FEB UI juga menyoroti sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan, termasuk bagi anggota DPR, sebaiknya bersifat variabel dan terkait langsung dengan pencapaian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki daya beli masyarakat, LPEM-FEB UI mengajukan sejumlah langkah konkret, antara lain:

- Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) harus melalui uji coba, peta jalan, dan evaluasi, serta diprioritaskan untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

- Pemerintah diminta membatalkan rencana pengurangan dana transfer ke daerah agar program yang menyentuh langsung masyarakat tidak terganggu.

- Mengembalikan fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga beras, bukan hanya pengelola cadangan pangan.

- Meluncurkan program padat karya jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki infrastruktur dasar.

- Menyusun kebijakan yang juga menyasar kelas menengah, seperti akses kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan.

- Meningkatkan transparansi data ekonomi dan menjelaskan perubahan metode statistik agar pelaku usaha bisa mengambil keputusan tepat.

- Memperbaiki komunikasi publik, dengan sikap empati serta menghargai pandangan masyarakat.

Chaikal menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan capaian angka statistik. Aspirasi masyarakat harus benar-benar didengarkan, terutama di tengah situasi di mana banyak kelompok kelas menengah semakin terhimpit, harga kebutuhan pokok melonjak, dan lapangan kerja berkualitas masih terbatas.

“Negara harus kembali pada proses teknokratis dan evidence-based dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat sipil dan pelaku ekonomi sangat penting untuk memperkuat daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber ekonomi,” tegasnya.