Ekonom Celios Beberkan Tantangan Kopdes Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan hari ini di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu, menilai Koperasi Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang besar, yang berpotensi menambah beban pada sektor perbankan dan pemerintah desa.

"Dalam analisis yang dilakukan, diperkirakan ada risiko gagal bayar yang dapat mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang sangat membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab,” kata Dyah dikutip dari keterangan Celios, Senin (21/7/2025).

Selain itu, opportunity cost yang ditanggung oleh sektor perbankan sangat signifikan, dengan angka mencapai Rp76,51 triliun.

"Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan,” ujarnya.

Dyah juga mencatat kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian nasional. “Proyeksi kami menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun," ujarnya.

Dia menuturkan, dampak negatif ini bahkan mencakup penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 824.000 orang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi ekonomi yang lebih besar," ujar Dyah.

Koperasi Merah Putih juga menghadapi tantangan besar di sektor Sumber Daya Manusia (SDM), yang berpotensi menghambat kinerja dan keberlanjutan program ini.

Banyak koperasi yang dikelola oleh pengurus dengan kapasitas manajerial yang terbatas, sehingga kesulitan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan bisnis secara efisien,” ujarnya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyatakan pembangunan desa yang didorong dari pemerintah pusat, bukan bentuk nyata dari pembangunan nasional yang timbul dari masyarakat.

"Dana desa yang dijadikan jaminan mencederai pembangunan desa yang dicita-citakan dalam UU Desa. Ada potensi penyalahgunaan dana pinjaman Koperasi Merah Putih yang masif karena membuka celah korupsi yang baru. Apalagi dengan status kerugian Danantara dan BUMN yang tidak lagi menyandang status kerugian negara, maka ada potensi melakukan kejahatan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, ada potensi Koperasi Merah Putih menjadi predator badan usaha lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis. Pelaku ekonomi desa yang akan dirugikan seperti pelaku usaha dan koperasi/lembaga keuangan mikro.