Kebijakan Swakelola Proyek Irigasi Ancam Kontraktor Kecil, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi mendapat sorotan tajam dari Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini justru berpotensi meminggirkan pelaku usaha jasa konstruksi kecil dan menengah (UKM), terutama dalam proyek strategis pemerintah.

"Kami sangat menyayangkan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 ini yang membuat banyak pekerjaan di sektor swasembada pangan, termasuk irigasi primer dan sekunder, maupun program cetak sawah, diswakelolakan sepenuhnya atau ditunjuk langsung kepada BUMN," ucap Andi kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Salah satu ketentuan yang dipermasalahkan adalah poin dalam Inpres yang menginstruksikan pelaksanaan proyek irigasi oleh Kementerian PU melalui skema swakelola atau penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanpa keterlibatan UKM konstruksi lokal.

Bertentangan dengan Semangat Perpres UKM

Menurut Gapensi, Inpres ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang justru memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UKM untuk ambil bagian dalam proyek pemerintah.

“Gapensi sangat mengapresiasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 karena memberikan harapan baru bagi pelaku UKM konstruksi. Tapi dengan terbitnya Inpres Nomor 2 ini, semangat itu menjadi tereduksi," kata Andi.

Ia menambahkan bahwa model pelaksanaan proyek yang terlalu bergantung pada BUMN bukan hanya menghambat UKM untuk berkembang, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dampak dari kebijakan ini mulai terasa di lapangan. Gapensi mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, mayoritas anggotanya—yang 92 persen berasal dari sektor UKM—belum mendapatkan proyek konstruksi fisik. Lebih miris lagi, jumlah anggota Gapensi menurun drastis.

"Dulu anggota kami 80 ribu, kini tersisa 12.200 karena banyak kebijakan pemerintah 10 tahun terakhir ini yang tidak memihak kepada pelaku jasa konstruksi, terkhusus pelaku UMKM Konstruksi," ungkap Andi.

Menurutnya, pemerintah tampak terlalu mengandalkan BUMN dalam menyelesaikan proyek-proyek prioritas nasional seperti Asta Cita, sementara kontribusi UKM konstruksi diabaikan.

“Mungkin pemerintah berpikiran jumlah badan usaha jasa konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan program Asta Cita. Tapi jangan dilupakan, justru UKM konstruksi selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Jangan sampai mereka tersingkir,” tegas Andi.

Sebagai solusi, Gapensi menyarankan agar pemerintah menerapkan dua skema pelaksanaan proyek. Proyek bernilai kecil sebaiknya dilakukan melalui sistem e-Katalog dan tender terbuka agar UKM bisa terlibat, sedangkan skema swakelola bisa diterapkan untuk proyek-proyek berskala besar yang memang membutuhkan kapasitas BUMN.

“Kalau seluruh pekerjaan yang kecil-kecil itu diswakelolakan atau diberikan kepada BUMN, lalu bagaimana peran sektor swasta? Kami minta agar pemerintah tidak mengambil semua porsi pekerjaan. Berikan ruang kepada UKM konstruksi agar bisa terus hidup dan tumbuh,” tutup Andi.

Gapensi berencana menyuarakan aspirasi ini langsung kepada MPR dan kementerian terkait dalam waktu dekat. Organisasi ini berharap pemerintah bisa membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada pelaku konstruksi kecil.