Curah Hujan Ekstrem hingga Penebangan Liar Jadi Penyebab Banjir Bandang di Sumbar?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka dua kemungkinan terkait penyebab banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Menurut pengamatan Menteri PUPR Basuki, kondisi geografis jalanan di Sumatera Barat banyak berada di tebing yang berdampingan langsung dengan sungai di sisi sampingnya. Sehingga limpahan air hujan bisa cepat langsung mengalir ke sungai.

"Saya curiga juga sebetulnya hutan di Sumbar ini lebih baik daripada di tempat lain. Kita lihat masih hijau semua. Kalau sebetulnya sebelum ada banjir airnya juga bening, pasti catchment-nya masih baik," ujar Menteri Basuki di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dikutip Selasa (12/3/2024).

"Kalau ada galodo (bahasa Minang dari banjir bandang) kan ada dua kemungkinan, mungkin ada illegal logging (penebangan liar) di atas, atau karena curah hujan yang ekstrem. Curah hujan itu kalau BMKG lebih dari 150 mm per hari, itu sudah ekstrem," ia menambahkan.

Saat ditanya soal estimasi kerugian akibat banjir bandang, Basuki mengaku belum bisa menghitungnya. Ia masih menunggu proses pengerjaan perbaikan jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

"Kebetulan ini ada kontrak preservasi jalan di sini. Makanya dikerjakan oleh penyedia jasa yang sedang kerja, dibantu oleh Hutama Karya untuk sheet pile-nya," kata Basuki.

"Bayarnya nanti, itu setelah diaudit oleh BPKP. Jadi kami belum tahu berapa biayanya. Yang penting kita jalanin, kalau enggak CPO-CPO (minyak sawit mentah) enggak bisa ke Teluk Bayur," imbuh dia.

Adapun menurut informasi dari Gubernur Sumbar, Basuki mengatakan, dari total 12 kabupaten yang terdampak banjir, Kabupaten Pesisir Selatan jadi yang terparah.

2 dari 4 halaman

Penanganan Longsor

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah jalan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang terputus akibat bencana banjir dan longsor. (Dok Kementerian PUPR)

"Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke kabupaten/kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua," pintanya.

Kemudian, untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Basuki telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheet pile).

"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal. Sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal," tuturnya.

Basuki juga mengutarakan, Kementerian PUPR akan melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir.

"Kami akan survei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Perbaikan Jalan Rusak Dampak Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan Sumatera Barat Butuh Waktu 2 Minggu

Sebelumnya diberitakan, sejumlah akses jalan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terputus akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Kamis, 7 Maret 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembersihan dan perbaikan konektivitas di Jalan Raya Padang-Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditargetkan rampung seluruhnya dan kembali normal dalan waktu dua pekan ke depan.

Saat ini, jalur Lintas Barat Sumatera dari Bengkulu-Painan hingga Padang telah terbuka dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun, material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.

"Saya ditugasi bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2024).

Dikatakan Basuki, dari 12 kabupaten yang terdampak banjir, menurut informasi Gubernur Sumbar, ada lima yang parah. Sementara yang terparah ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke kabupaten/kota lain, termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua," pintanya.

4 dari 4 halaman

Dinding Penahan Tebing

Kemudian, untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Basuki telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).

"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali diaspal. Sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal," ungkapnya.

Basuki juga mengutarakan, Kementerian PUPR akan melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir.

"Kami akan survei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB," jelasnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Kementerian PUPR menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar untuk segera menyiapkan sumur bor untuk air bersih warga.

Selain itu, untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memulihkan kondisi layanan jaringan air bersih Kota Painan dari PDAM.