Sukses

Pertumbuhan Ekonomi di Semua Daerah Sudah Merata, Ini Buktinya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diperkirakan akan gelap gulita. Karena sebelumnya diprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,1 persen turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya 6,3 persen.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diperkirakan akan gelap gulita. Karena sebelumnya diprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,1 persen turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya 6,3 persen.

Namun prediksi tersebut, Bendahara negara itu menjelaskan bahwa situasi saat ini agak lebih membaik dari perkiraan semula.

"Walaupun kondisi ekonomi global sekarang ini di dunia akan gelap gulita tahun 2023 ini karena pertumbuhan dunia hanya 2,1 persen. Dan diperkirakan banyak negara yang mengalami resesi, sekarang situasi sudah tengah tahun dan kondisinya agak lebih baik," ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode 1/2023, Senin (31/7).

Sementara jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Ani sapaan akrab Menkeu, cukup sehat yang didukung dari sisi demand atau permintaan dan sisi supply.

"Dari sisi supplynya karena tadi, kita (Indonesia) termasuk PMI (Purchasing Managers Index) Manufaktur cukup positif dan sektor-sektor yang juga mulai pulih, bahkan sektor yang tadinya terpukul sangat berat akibat pandemi seperti transportasi sudah pulih," imbuh Ani.

Banyak Negara Ekonominya Belum Pulih

Menurut Bendahara Negara itu, masih banyak negara-negara yang belum mengalami pemulihan ekonominya. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, pertumbuhan ekonominya cukup merata di semua daerah.

"Daerah-daerah yang tadinya pulau Jawa mungkin pulih secara cepat pada saat terjadinya pandemi, kini sudah pulih di 5,3 persen di tahun 2022 (Jawa) tahun 2023 di kuartal I sudah di atas 5 persen," tuturnya.

Kemudian daerah Sumatera sudah tumbuh di 4,8 persen pada kuartal I/2023, Kalimantan 5,8 persen, Sulawesi 7 persen, Bali dan Nusa Tenggara 4,7 persen Maluku dan Papua 2 persen.

"Ini adalah hal yang bagus, jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia memiliki kinerja ekonomi yang relatif baik, stabil dan perform, karena ada yang hanya perform satu semester atau 1 kuartal and then jatu lagi. Nah Indonesia ini 6 kuartal berturut-turut," terang Menkeu.

Pada saat dunia mengalami guncangan yang luar biasa, kata Mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia, Indonesia bisa menjaga stabilitas dengan bak dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan suku bunga yang tinggi.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jinakkan Inflasi Daerah, Sri Mulyani Rela Keluar Duit Rp 330 Miliar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan insentif fiskal terhadap 33 pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Total insentif yang digelontorkan sebanyak Rp 330 miliar.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pemberian insentif fiskal ini dalam pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.

"Periode pertama ini, alokasi yang diberikan totalnya Rp 330 miliar, dengan alokasi tertinggi Rp 12,29 miliar, dan terendah Rp 8,892 miliar," kata Luky dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/7/2023).

Kriteria Pemberian InsentifLanjut, Luky menyebut terdapat empat kriteria yang menjadi landasan penilaian pemberian insentif fiskal tersebut. Pertama, pelaksanaan sembilan upaya dalam menindaklanjuti pengendalian inflasi pangan di daerah.

Kedua, kepatuhan penyerahan laporan kepada Kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan kab/kota. Ketiga, peringkat inflasi itu sendiri, dan yang terakhir rasio realisasi belanja tagging inflasi terhadap total belanja daerah.

"Dari sana dilakukan penghitungan nilai total kinerja daerah yang kemudian secara proporsional dikalikan dengan pagu alokasi per provinsi, kabupaten dan kota, yang kemudian ditentukan alokasi per daerah provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya.

Ia pun berharap insentif fiskal ini bisa dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

 

3 dari 3 halaman

Rincian Daerah

Berikut 33 Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari 3 Provinsi yakni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Gorontalo.

Kemudian, 24 Kabupaten dinataranya Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Selatan, Kab. Gayo Lues, Kab. Indraggiri Hulir, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Banyuasin, Kab, Ogan liir, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bekasi, Kab. Garut, Kab. Pengandaran, Kab. Jepara, Kab. Sleman, Kab, Banyuwangi, Kab. Sintang, Kab. Kayong Utara, Kab. Sukamara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Pohuwato.

Selanjutnya, 6 Pemerintah kota yakni Langsa, Gunungsitoli, Payakumbuh, Dumai, Bitung, dan Serang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini