Pemda Dilarang Andalkan ABPD Bangun Transportasi Daerah

Hendro menegaskan, opsi ini harus menjadi pilihan. Mengaca pada banyaknya pemda yang kerap meminta dana ke pemerintah pusat, disinyalir bakal menghambat pengembangan transportasi nantinya.

"Tapi didorong untuk itu dengan kemsmpuan dan kemauan, ada keberanian untuk itu. Kalau mengandalkan terus APBD, kalau memang selama ini angkat tangan ya mengandalkan tidak ada kreatif, mencari anggaran dari sektor-sektor lain ya susah kita kalau mengandalkan APBD," tegasnya.

Dia mengatakan, jika memang pemda meminta dana untuk pengembangan dan hasilnya membaik, tidak akan menjadi masalah kedepannya. Kendati kenyataan yang dihadapinya berbeda, maka perlu adanya penerapan KPBU.

"Pasti datangnya ke Kementerian untuk minta. Kalau minta terus tumbuh bagus, gak jadi masalah. Tapi kalau minta langsung turun itu yang, bukan jadi masalah, itu semuanya, tidak ada satu pun yang tumbuh," urainya.

"Ini yang harus kita dorong ini, jadi kekurangan pembiayaan pembangunan transportasi di daerah itu mempunyai konsep yang sama bagaimana kita mencari peluang-peluang pendanaannya. Karena di Kementerian Perhubungan juga kurang, makanya kita juga banyak kita kerja sama - kerja sama KPBU," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengungkap banyak pemerintah daerah yang meminta anggaran dari pemerintah pusat. Utamanya soal anggaran untuk pembangunan transportasi jalan di daerah-daerah.

Hendro mendapati adanya masalah keterbatasan anggaran dalam upaya pengembangan transportasi. Maka, diperlukan adanya kolaborasi antar berbagai pihak.

"Karena semua ini adalah untuk menghadapi tantangan baik pusat maupun daerah berkaitan dengan alasan klasik yakni keterbatasan anggaran, terutama di daerah untuk mendanai pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi," ungkap dia dalam Forum Diskusi Sektor Transportasi Publik, di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Semua daerah itu tiap hari ada pemerintah daerah yang datang ke dirjne perhubungan darat. Hari ini dari pemerintah Aceh. Semuanya ingin membangun transportasi tapi semuanya ingin minta bagaimana anggaran dari pusat untuk membangun transportasi daerahnya," sambungnya.

Kendati begitu, masalah lainnya yang ditemukan Hendro adalah pemda tidak memiliki perencanaan. Padahal, aspek ini yang dinilai penting untuk dikantongi sejak awal.

"Pertanyaannya, ketika saya tanya, 'mana roadmap-nya dalam 5-20 tahun kedepan?' Semuanya angkat tangan dan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan roadmap pembangunan transportasi daerahnya. Jadi senengnya hanya minta (anggaran) tapi konsepnya mana, nggak ada satupun yang bisa menunjukan tentang konsep membangun transportasi di daerahnya," kata dia.

Hendro menegaskan, kalau berbicara anggaran, sebetulnya anggaran bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan pun terbatas. Dia membuka data, dari perencanaan sebesar Rp 711 triliun, tapi hanya diberikan sebesar Rp 340,16 triliun untuk 5 tahun.

"Jadi untuk mengatasi masalah ini bukan hanya di daerah yang kekurangan anggarany, di pusatnjuga gitu. Dalam renstra itu kita butuh Rp 711 triliun tapi negara memberikan Rp 340,16 triliun dalam 5 tahun. Oleh karenanya kita perlu creatif financing dan itu peran kepala daerah, bukan dateng minta tapi ketika ditanya panjang lagi tidak bisa menjawab dan itu sudah menjadi budaya," tegasnya.