KKP Kumpulkan Puluhan Pengusaha Produk Kelautan dan Perikanan, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumpulkan puluhan pengusaha, akademisi, dan sejumlah asosiasi. Seluruhnya membahas mengenai upaya penguatan pelayanan yang diberikan KKP.

 

Direktur Jenderal PDSPKP Budi Sulistiyo memerangkan, salah satu penguatan pelayanan bisa didapat dari mendengar aspirasi para pengusaha. Dalam hal ini, melalui forum konsultasi publik standar pelayanan di lingkup PDSPKP.

 

"Dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait yang dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman," kata dia dalam sambutannya, di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

 

Budi mengungkap aturan pelayanan publik yang dibawanya ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Beleid itu menyatakan pemerintah wajib menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. 

 

Kemudian juga sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. 

 

"Pelayanan publik merupakan ujung tombak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).  Oleh karena itu, kinerja kita sebagai institusi pemerintahan dapat dengan mudah dinilai berdasarkan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat," bebernya.

 

Informasi, dalam Forum Konsultasi Publik itu, diundang sebanyak 54 pelaku usaha di berbagai bidang di lingkup produk kelautan dan perikanan. Selain itu, ada 7 undangan lainnya dari kalangan asosiasi, tokoh masyarakat hingga akademisi.