Fakta-Fakta Kartu Kredit Pemerintah yang Bakal Diluncurkan Mei 2023

Berikut sejumlah fakta-fakta kartu kredit pemerintah yang dihimpun Kamis (23/3/2023):

1.Kartu Kredit Nasional untuk Transaksi Domestik

Dikutip dari Antara, pada konfrensi virtual, Kamis, 16 Maret 2023, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, sesuai instruksi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kartu kredit akan segera dikeluarkan. Soft launching pada awal Aprl 2023 dan grand launching pada Mei 2023.

“Sehingga kita bisa menggunakan kartu kredit untuk nasional untuk transaksi domestik,” tutur dia.

Perry mengatakan, pemakaian kartu kredit pemerintah (KKP) untuk transaksi domestik itu dapat memperluas layanan pembayaran termasuk untuk transaksi keuangan pemerintah yang sangat besar.

“Komitmen kami memberikan layanan pembayaran digital yang betul-betul cepat, mudah, murah dan aman,” tutur dia.

2.Fasilitasi Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah

KKP domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

3.Memakai GPN

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P.Joewono menuturkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, KKP domestik tidak memakai mastercard dan Visa, tetapi memakai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Perkembangan persiapan KKP dalam bentuk kartu fisik saat ini sudah mencapai 92 persen. Bank Indonesia meninjau dari berbagai aspek termasuk aspek bisnis, teknis dan operasional.

4.Dasar Hukum

Adapun Bank Indonesia (BI) meluncurkan KKP domestik sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang tahap awal dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Presiden Direktur Visa Indonesia, Riko Abdurrahman menilai langkah yang diambil pemerintah tersebut berpotensi meningkatkan transaksi pembayaran digital. "Kami apresiasi, kami mendukung usaha pemerintah mempercepat digitalisasi pembayaran terutama di segmen corporate," kata Riko kepada awak media, Selasa (21/3/2023).

Dia bilang, pihaknya tidak khawatir transaksi Visa akan tergerus dengan adanya arahan pemerintah untuk menggunakan GPN. Ini mengingat, pangsa pasar untuk segmen korporasi dalam negeri terbilang besar, yakni USD 3,2 triliun atau setara Rp 49,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 15,323 per dolar AS). 

Meski demikian, ia menuturkan, penetrasi konsumsi korporasi masih kecil, yaitu kurang dari satu persen. Sedangkan, penetrasi konsumsi ritel menyentuh delapan persen.

"Corporate consumption expenditure itu kita enggak sampai 1 persen penetrasi, personal consumption expenditure itu penetrasinya 8 persen. Kue USD 3,2 juta triliun jadi besar sekali untuk banyak pemain semua pemain akan kenyang dengan kue segini besar akan bisa buat banyak pemain," kata dia.