Sukses

Bos BI Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7 Persen di 2025

Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2025 mampu tumbuh dalam kisaran 4,9-5,7 persen, didukung antara lain oleh hilirisasi industri, ekspor, dan digitalisasi ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2025 mampu tumbuh dalam kisaran 4,9-5,7 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini didukung antara lain oleh hilirisasi industri, ekspor, dan digitalisasi ekonomi.

"Secara keseluruhan dalam jangka menengah panjang tahun 2025, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi bisa naik kembali 4,9-5,7 persen, bahkan bisa lebih tinggi hingga kemudian 2028 (tumbuh) 5,1-5,9 persen," kata Calon Gubernur Bank Indonesia 2023-2028 Perry Warjiyo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).

Komisi XI DPR RI mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028 yakni Perry Warjiyo. Perry diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur BI periode 2023-2028.

Perry yang saat ini menjabat Gubernur BI, mengatakan dalam jangka menengah panjang BI akan terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, baik pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri dan ekspor maupun reformasi struktural dan digitalisasi ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Inflasi Indonesia

Selain itu, BI juga memperkirakan inflasi tetap rendah sekitar dua setengah persen plus minus satu persen, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat.

Perry menuturkan defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap terkendali pada tingkat yang rendah, sehingga menopang stabilitas nilai tukar rupiah, kenaikan cadangan devisa, dan ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Di samping itu, Bank Indonesia memperkirakan prospek ekonomi Indonesia 2023-2024 terus melanjutkan pemulihan dan kebangkitan dimana ekonomi Indonesia 2023 diprediksi tumbuh pada kisaran 4,5-5,3 persen dan lebih tinggi pada 2024 di kisaran 4,7-5,5 persen.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Inflasi

Inflasi 2023 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran tiga plus minus satu persen, dengan inflasi inti terjaga di sekitar tiga persen.

Sedangkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan kembali di bawah empat persen mulai September 2023, dan ditargetkan berada di dua setengah plus minus satu persen pada 2024.

Selanjutnya, pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12 persen pada 2023 dan 2024. Stabilitas eksternal akan tetap terjaga. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 didukung dengan perkembangan e-Commerce, uang elektronik, dan digital banking.

Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek kebangkitan ekonomi Indonesia tersebut, Perry mengatakan Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

3 dari 4 halaman

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Bukan Mimpi, Asal Pemerintah Fokus Tuntaskan Kemiskinan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,3-5,7 persen. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai jika  Pemerintah menyusun target perprogram dan perkegiatan secara detail sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, sehingga target-target pembangunan, penuntasan kemiskinan, dan hal-hal lain yang terkait pembangunan ekonomi, bisa tercapai tepat sasaran, agar pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa mencapai angka yang telah ditetapkan," kata Bambang, Rabu (15/3/2023).

Selain itu, Bambang menyarankan agar pemerintah menyusun rencana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2023 dan 2024 nanti secara riil dan matang dengan mempertimbangkan kondisi perubahan global.

Hal itu penting dilakukan karena target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut mutlak untuk dicapai. Namun, tetap memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 nantinya.

Rencana Kerja PemerintahSelanjutnya, Bambang juga meminta agar Pemerintah mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah/RKP di tahun 2024, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan.

Menurut Bambang, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah  pimpinan seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia senantiasa berkomitmen menyelesaikan seluruh program-program kerja pada tahun 2024 nanti, terutama program penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

4 dari 4 halaman

Sederet Jurus Pemerintah Tekan Kemiskinan: Bansos, Kartu Prakerja hingga Subsidi Listrik

Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6 persen) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1 persen - 2 persen).

Dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, Selasa (14/2/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mengatakan bahwa dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3 persen dan terus meningkat pada 2024 di 5,4 persen.

“Dan ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.

“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Menko Airlangga. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.