Sukses

BNI Siapkan Kartu Canggih Buat IKN Nusantara, Bisa Terima Payroll, Alat Bayar, hingga Asuransi

BNI mendukung sistem digital di IKN dengan mewujudkan hunian Smart Village, bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI ikut berpartisipasi dalam mendorong sistem digital di Ibu Kota Nusantara (IKN).

BNI mendukung konsep Indonesia sentris dengan mewujudkan hunian Smart Village berkonsep digital ekosistem bagi pekerja konstruksi.

Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di mana BNI menciptakan konsep digital dengan mempersiapkan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Kerja sama itu diawali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis 23 Februari 2023.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (24/2/2023) BNI mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan beberapa infrastruktur termasuk penggunaan transaksi finansial untuk mendukung ekosistem digital melalui kartu multifungsi BNI.

Kartu multifungsi ini bisa dimanfaatkan untuk payroll gaji, alat pembayaran, asuransi, dan lainnya.

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir mengatakan, pemindahan ibukota ke Nusantara merupakan langkah pemerintah untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru.

Hal tersebut menjadi peluang BNI untuk mengimplementasikan konsep digitalisasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan kartu multifungsi BNI.

"Kami berterimakasih kepada pemerintah khususnya Kementerian PUPR yang memberikan kesempatan bagi BNI untuk berperan aktif dalam meningkatkan layanan digital BNI di IKN. Kami percaya banyak kemudahan yang akan dapat diterima oleh pekerja konstruksi dengan kartu multifungsi yang terintegrasi dengan ekosistem digital di IKN," kata Ronny Venir.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kementerian PUPR Bangun 22 Tower HPK di IKN

Adapun, Kementerian PUPR telah membangun 22 tower HPK yang diperkirakan dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari 18 Tower Tenaga Terampil, 3 Tower Tenaga Ahli, 1 Tower Kantor Sementara PUPR dengan luas area 10,58 Ha dan setiap tower memiliki 4 lantai.

Berbagai fasilitas pendukung juga akan disiapkan seperti kantin, tempat ibadah, ruang serbaguna, klinik kesehatan, laundry, layanan transaksi perbankan, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya agar para pekerja bisa fokus bekerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia.

BNI menyampaikan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja Indonesia agar bisa tinggal di hunian yang layak dan meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.

3 dari 4 halaman

Jokowi: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara Selesai 15-20 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memungkiri, proses pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara butuh waktu tidak sebentar. RI1 lantas menargetkan, proses pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru bisa rampung sepenuhnya maksimal 20 tahun.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan setahun dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya," ujar Jokowi dalam acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang disiarkan virtual, Rabu (22/2/2023).

Jokowi lantas menceritakan kembali alasannya untuk memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Utamanya terkait pemerataan ekonomi, sehingga roda perekonomian tidak hanya berputar di Pulau Jawa saja.

"Negara kita memiliki 17 ribu pulau. Tapi satu pulau namanya Pulau Jawa, itu memiliki PDB ekonomi 58 persen. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen?" ungkapnya.

Dan, 56 persen penduduk indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya pulau jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," tegas Jokowi.

Menurut dia, perpindahan ibu kota baru ini bukan ide baru. Itu telah dicetuskan oleh Presiden RI Pertama Soekarno pada periode 1960an.

"Ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 60an Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Itu semua kita lihat lagi di titik mana yang paling baik perpindahan ibu kota itu," sebutnya.

Paling penting, Jokowi menekankan, proses pindah ibu kota ini juga bukan hanya sekadar memindahkan gedung kementerian saja.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota. Karena itu sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Jokowi Yakin Pembangunan IKN Nusantara Rampung 20 Tahun

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara telah dimulai. Berbagai Infrastruktur dasar sudah dianggarkan dan mulai dibangun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin pembangunan IKN akan rampung dalam 20 tahun.

"Memang ini bukan pekerjaan hanya setahun dua tahun, insya Allah selesai 15-20 tahun, tapi kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah, Rabu (22/2/2023).

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN ini merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Selama ini memang pembangunan lebih banyak terpusat di Jawa. Dengan adanya IKN Nusantara ini maka pembangunan bisa tersebar.

Pemerataan ekonomi merupakan langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintah mengingat dari 17 ribu pulau di seluruh Indonesia, 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berada di Pulau Jawa. Dia juga berpandangan bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah terlalu padat.

Untuk itu, dibangunnya IKN Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Utara merupakan ikhtiat pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi. Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan bukan gagasan rezim saat ini.

Pembangunan IKN Sudah Digagas Sejak Lama

Pemindahan ibu kota sejatinya sudah digagas pada saat bapak proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno, menjabat sebagai presiden.

"Sejak Bung Karno tahun 60 Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," pungkasnya.

Namun, Jokowi menyatakan bahwa perpindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan fisik sumber daya manusia. Mantan wali kota Solo itu mengatakan, perpindahan ibu kota kali ini merupakan pemindahan budaya, dan pola pikir yang baru.

"Karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan, sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," pungkasnya.

"Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan nusantara menjadi kota pemerintahan," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.