Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR Minta Diangkat Jadi PNS

Liputan6.com, Jakarta Forum Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR (FORGASN PUPR) mendesak pemerintan untuk menggangkat seluruh pegawai non-PNS yang telah memiliki nomor register pegawai (NRP) menjadi PNS.

Hal tersebut menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan pegawai honorer di instansi pemerinntah mulai 28 November 2023.

"Kami forus pegawai Non-ASN Kementerian PUPR (FORGASN PUPR) yang turut membangun infrastruktur negeri ini menyatakan sikap sebagai berikut, mendorong segera revisi Undang-Undang ASN No 5 Tahun 2014 (pasal 131A untuk disahkan," kata Ketua Umum FORGASN PUPR Madens Hattu, dikutip Sabtu (28/1/2023).

"Seluruh pegawai non-PNS PUPR yang ber-NRP memohon untuk diangkat menjadi PNS. Menolak outsourcing dan memasukkan kembali tenaga pendukung (pengemudi, pramubakti dan satpam) ke dalam validitas non-PNS Menpan RB," lanjut dia.

Berikut isi surat terbuka FORGASN PUPR yang ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI dan Menteri PANRB:

Menyikapi adanya ISSUE BESAR “ Mulai 28 November 2023, Pegawai Honorer Tak Lagi Dipakai Instansi Pemerintah”, yang kurang lebih

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tidak akan lagi menggunakan Tenaga Honorer di Tahun 2023 tidak adalagi Honorer;

2. Kebijakan ini sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NonPNS Instansi Pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut diberlakukan);

3. Mulai Tahun 2023 status Pegawai Pemerintah hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

4. Untuk beberapa pekerjaan di Instansi Pemerintah, seperti Petugas Keamanan dan Kebersihan nantinya akan dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan pihak ketiga atau pekerja outsourcing;

5. Untuk tahun 2022, Pemerintah akan mengutamakan Rekuitmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.

Berangkat dari hal diatas, Pegawai Non ASN yang tergabung dalam Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR) menyikapi dengan pandangan dan harapan serta masukkan bahwa MELALUI;

- UU ASN : Merevisi UU ASN No 5/2014 pada pasal 131A khususnya pengangkatan Honorer secara bertahap untuk yang sudah bekerja sampai dengan 2016 / Bekerja menjadi honorer minimal 5 Tahun

- PERPRES : Adanya pengangkatan PNS PUPR dari honorer melalui Perpres. Dimana dalam hal ini PUPR dirasa mampu

jika ada Perpres dan dilihat dari kesiapan Anggaran dalam Pagu Anggran PUPR setiap tahun, serta pegawai

yang Pensiun.

- CPNS : Pengangkatan Honorer Menjadi PNS secara bertahap, Karena Non ASN/Honorer tidak bisa mengikuti test CPNS karna terkendala persyaratan dalam segi Umur.

- PPPK : PPPK tidak jauh berbeda dengan Honorer yang ikatan kerja memakai sistem Kontrak, ini mejadi sangat rawan untuk putus kontrak. Diharapkan tidak ada kontrak dan putus kontrak menjadi pegawai tetap dan dengan tanpa adanya tes untuk menjadi PPPK.

Dari Pandangan diatas, KAMI FORUM PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN PUPR (FORGASN PUPR) YANG TURUT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR NEGERI INI, MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

MENDORONG SEGERA REVISI UNDANG – UNDANG ASN NO.5 TAHUN 2014 (pasal 131A) UNTUK DISYAHKAN;

SELURUH PEGAWAI NON PNS PUPR YANG BER-NRP MEMOHON UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS;

MENOLAK OUTSOURCING DAN MEMASUKKAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) KEDALAM DATA VALIDASI NON PNS MENPAN – RB.