Serapan Anggaran Bina Marga 2022 Tak Maksimal, Lelang IKN Nusantara Jadi Kendala

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR membelanjakan sekitar Rp 54,49 triliun atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Ada sejumlah kendala yang menghambat penyerapan tersebut.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan dari sisi realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan. Meski, dari sisi serapan anggaran atau realisasi keuangan, dia tak memungkiri ada sejumlah kendala.

Dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.

"Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Informasi, serapan anggaran ini lebih rendah dari capaian di tahun 2021 dengan realisasi keuangan Rp 63,62 triliun atau 95,86 persen. Serta realisasi fisik sebesar 96,50 persen.

Hedy menerangkan mulanya, anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga pada 2022 adalah sebesar Rp 39,7 triliun. Namun, ada penambahan sekitar Rp 18,44 triliun untuk sejumlah acara.

Mulai dari helatan Presidensi G20, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN, penangana bencana Gunung Semeru dan dukungan IKN Nusantara. Akhirnya, total pagu amggaran yang diterima Ditjen Bina Marga adalah Rp 58,14 triliun.

Pembangunan berbagai infrastruktur terus dikerjakan di Ibu Kota Negara, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya pengerjaan jalan tol yang memasuki tahap mobilisasi.

2 dari 4 halaman

Bangun Jalan

Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi cikal bakal dari tol Trans Kalimantan. (Dok Jasa Marga)

Lebih lanjut, Hedy menguraikan seeapan anggaran ini disalurkan untuk membangun sejumlah jalan hingga jembatan. Mulai dari jalan tol, jakan arteri, jembatan, hingga fly over dan underpass.

Rinciannya, pembanhunan jalan tol di 2022 sepanjang 141 kilometer, jalan baru sepanjang 468 kilometer, jembatan dengan total oanjanh 20.759 meter, serta fly over dan underpass total sepanjamg 1.128 meter.

"Total pembangunan jalan tol tahun 2020-022 sepanjang 511,11 km. Ditargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 509,01 km pada tahun 2023 dan 385,5 km pada tahum 2024. Ini mayoritas dibiayai oleh investasi. Sehingga total jalan tol yang terbangun dari 2020-2024 seoanjang 1.405,5 km," bebernya.

3 dari 4 halaman

Tol Getaci Dilelang Ulang

Ilustrasi tol Gedebage-Tasik-Cilacap. (Liputan6.com)

Rencana pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Tol Getaci) masih menemui kendala soal kesepakatan finansial dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) selaku konsorsium pemenang lelang. Sehingga, akan dilakukan proses lelang ulang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nantinya akan melakukan proses lelang ulang untuk mencari pengelola dan kontraktor baru bakal tol terpanjang RI tersebut.

"Tol Getaci kita akan lelang ulang, karena kemarin gagal financial close. Ya, dari awal lagi. Tapi kita sudah mulai proses lelang ulang di BPJT," ujar Hedy saat ditemui pasca rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Hedy menyatakan, proses lelang ulang ban digelar karena secara kontrak default lantaran adanya keterlambatan financial close. Terlebih, ia juga belum bisa memastikan kapan penyelesaian lelang bakal terselesaikan.

4 dari 4 halaman

Bakal Molor

Ruas jalan Karangpucung-Sidareja, akses menuju 'calon' exit tol Cilacap di Tambakreja, Kedungreja. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Alhasil, ia tak menampik jika pengerjaan Jalan Tol Getaci bakal mengalami kemunduran, meski proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan JGC tetap lanjut.

"Ya, agak mundur. Tapi kita kan pengadaan tanahnya jalan terus. Sampai ke Garut sementara, tahap I. Pembebasan lahan oleh PUPR. Penataan sudah sampai Garut. Nanti kalau ini udah maju kita lanjutkan. Konstruksi ketika sudah ada investornya, tahun ini," paparnya.

Proses pembebasan lahan pun dilakukan perlahan di wilayah Garut. Menurut Hedy, tahap tersebut pun turut menemui kendala, lantaran belum apa-apa saja sudah banyak yang mengakui kepemilikan lahan.

"Kalau kita kan normatif. Tapi kenyataan di lapangan kan enggak semudah itu bos," kata Hedy.