Data Stok Beras Tak Sinkron, Bos Bulog: Saya Terlatih Apa Adanya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog dipanggil Komisi IV DPRI RI untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait data stok beras. Pasalnya, data stok beras antar Kementerian dan Lembaga tidak sama.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menegaskan pihaknya tidak bisa merekayasa data stok cadangan beras. Berdasarkan data Bulog, stok beras per 22 November 2022 tercatat 594.856 ton.

“Ketua (Ketua Komisi IV) saya sampaikan bahwasanya data jujur saja jangan direkayasa, saya ngeri karena saya tidak biasa bicara seperti itu dan tidak biasa bekerja seperti itu. Saya tidak terlatih untuk menghianati. Jadi saya terlatih untuk apa adanya,”  kata Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11/2022).

Dia pun meminta, Kementerian dan Lembaga terkait saling terbuka mengenai stok cadangan beras, agar tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.

“Mari Kalau kita bisa untuk kepentingan bangsa dan kekuatan pangan sama-sama terbuka. Jadi, jangan terus nanti ada apa-apa ini resah semua. Ini yang harus saya perjuangkan sampai hari ini walaupun sulit apapun kami tetap berusaha terutama posisi dalam negeri,” ungkapnya.

Sependapat dengan bos Bulog, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno, menegaskan agar Kementerian Pertanian jangan hanya mengandalkan data dari dinas pertanian terkait stok beras.

"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperlukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno.

Begitupun, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, juga membahas soal data stok beras kepada Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada disini semua," pungkasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Jajaran Komisi IV DPR RI mempertanyakan isu mengenai stok beras dan rencana impor beras yang saat ini ramai diperbincangkan. 

Salah satunya anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno,  menegaskan agar Kementerian Pertanian jangan hanya mengandalkan data dari dinas pertanian terkait stok beras. 

"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno dalam RDP bersama Kementan hingga Bulog, Rabu (23/11/2022).

Menurut dia, Kementan melalui Badan Karantina perlu memperketat pencegahan ekspor beras. Yang dicegah itu jangan sampai ada ekspor gelap, karena semua negara perlu beras khususnya di Asia. 

"Manakala itu tidak dilakukan maka akan membahayakan kondisi pangan kita," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyinggung soal rencana Bulog yang akan menyimpan stok beras di luar negeri sebanyak 500 ribu ton. Menurutnya, hal itu telah mendapatkan kritikan dari para petani beras. Lebih baik Bulog menyerap kebutuhan dalam negeri.

"Untuk pak Bulog rencana punya beras 500 ribu ton disimpan di luar negeri ini sudah dikritisi oleh petani. Bulog sulit melakukan penyerapan CBP. Sebenarnya sudah ada 11 provinsi untuk menyerap CBP jadi objek kita untuk menyerap kita tidak perlu impor, dan sebenarnya, Januari dan Februari sudah panen raya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, juga membahas soal data stok beras kepada Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog. 

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," pungkasnya.