Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta, Menko Airlangga: Kita Evaluasi

Penolakan kenaikan tiket masuk Rp3,75 juta Pulau Komodo masih terus bergulir. Puncaknya para pelaku wisata bersatu menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Tak tanggung-tanggung, aksi mogok dilakukan selama sebulan sampai 31 Agustus mendatang.

Terkait dinamika yang terjadi, Ketua Astindo Labuan Bajo Ignasius Suradin kepada Liputan6.com, Selasa sore (2/8/2022) mengatakan, para pelaku wisata di Labuan Bajo akan terus menolak keras sampai kapan pun terhadap kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Dirinya menyebut, PT Flobamora dan Pemprov NTT telah berhasil menggiring opini publik, sehingga banyak orang percaya bahwa kenaikan tarif ini dipakai sebagai solusi untuk menekan harga konservasi yang tinggi. 

"Kenaikan harga tiket dan konservasi, itu dua hal yang dipakai oeh Pemprov NTT oleh PT Flobamora untuk menggiring opini publik," katanya.

Padahal yang sesungguhnya terjadi sekarang, kata Ignatius adalah, mereka ingin memonopoli bisnis di Labuan Bajo, dalam hal ini adalah bisnis tur operator atau travel agen.

Ignatius menjelaskan, kalau melihat aplikasi yang digunakan PT Flobamora, mereka juga menjual tiket hotel, jual tur, jual kapal, hingga mobil travel. Artinya mereka membuka travel agen di Labuan Bajo, membuka bisnis tur operator di Labuan Bajo dengan menggunakan tangan kekuasaan untuk memonopoli bisnis.

"Kenapa monopoli? Mereka menggunakan saluran aplikasi ini untuk menggiring para pebisnis di Labuan Bajo, mulai dari travel agen dan pelaku wisata untuk mendaftar diri ke mereka. Dengan begitu mereka punya kekuasaan untuk menentukan harga, menentukan standar, menentukan semuanyalah sesuai keinginan mereka," katanya.

Yang membuatnya aneh, framing kenaikan tiket masuk untuk konservasi digunakan para pebisnis besar itu untuk menggiring opini publik. Padahal penentuan harga tiket masuk merupakan kewenangan pusat dalam hal ini KLHK, sehingga perubahan tiket masuk tidak bisa secara sepihak, apalagi dalam waktu yang sangat singkat.

"Ini kan ada turunan dari UU konservasi tathun 1990, lalu turunnya PP no 12 tahun 2014. Disitu jelas, dasar pungutan publik, kenaikan 1 rupiah atau 2 rupiah pun tetap harus mengacu pada UU dan peraturan yang berlaku," katanya.

Atas dasar itu, pihaknya bersama pelaku wisata lainnya di Labuan Bajo tetap pada pendirian menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo. "Kalau mau bisnis, bisnis silakan, tapi jangan menggunakan tangan kekuasan untuk memonopoli bisnis di Labuan Bajo. Kami juga mengharapkan partner kami di Labuan Bajo, termasuk hotel, mobil, guide, kapal, untuk tidak berkerja sama dengan mereka. Karena kami tahu, mereka ingin menjadi pemain tunggal untuk menguasai kami," kata Ignatius.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Polemik kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp3,75 juta masih berlanjut. Para pelaku wisata menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan menggelar mogok massal selama sebulan sejak 1 Agustus 2022.

Padahal, pemberlakuan tarif masuk baru hanya berlaku di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya. Sementara, harga tiket masuk ke Pulau Rinca yang juga menjadi habitat komodo tetap di angka Rp150 ribu.

"Bagi masyarakat yang juga ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca. Di sana juga ada 1.300 komodo dan di Pulau Rinca dikenakan dengan tarif yang normal," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Gubernur NTT, dikutip dari rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (3/8/2022).

Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa komodo yang ada di Pulau Rinca tak berbeda dengan komodo yang tinggal di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Jika hanya ingin melihat komodo beraktivitas di habitat aslinya tanpa membayar mahal, wisatawan disarankan mengalihkan kunjungan ke Rinca saja.

Ia kembali menegaskan bahwa mengelola sebuah taman nasional memerlukan anggaran besar. Itu juga berlaku di Taman Nasional Komodo. Anggaran itu diperlukan agar upaya konservasi bisa maksimal, selain juga membatasi jumlah kunjungan wisatawan.

"Karena dengan konservasi Taman Nasional Komodo yang baik, maka akan semakin menjadi kebanggaan kita semua, apalagi komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di Nusa Tenggara Timur," kata Victor.