Waspada Utang Bengkak, Pemerintah Harus Tunda Belanja Infrastruktur Fantastis

Pembangunan Tol Cijago Seksi III Selesai Oktober Mendatang — Aktivitas di proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi III, Kawasan Depok, Jakarta, Jumat (29/7/2022). Proyek strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Cijago Seksi III ini merupakan tahapan terakhir yang menghubungkan kawasan Kukusan - Simpang Krukut yang tersambung dengan Jalan Tol Depok - Antasari (Desari) dan Simpang Krukut - cinere yang tersambung dengan Tol Serpong - Cinere dan ditargetkan selesai pada Oktober 2022 mendatang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia diminta menunda terlebih dulu pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Langkah ini dinilai jadi satu upaya untuk memperlebar ruang fiskal Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Ecomony and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, langkah ini bisa menahan pembangunan yang dibiayai dengan utang. Sehingga, untuk mengantisipasi dampak buruknya, pemerintah perlu menahan sementara.

"Yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah tunda dulu belanja infrastruktur, khususnya infrasruktur yang cost overrun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik," ungkapnya kepada Liputan6.com, Jumat (29/7/2022).

Ia memandang beberapa infrastruktur yang memerlukan biaya fantastis perlu lebih dulu ditahan. Tujuannya, lagi-lagi untuk membuka ruang fiskal lebih besar.

Di samping itu, pemerintah juga diminta untuk mengkaji ulang rencana pemberian Penyertaan modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah. Apalagi kepada BUMN yang menyetor deviden dengan angka yang tak besar.

"Cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi," ujar dia.

Bhima menilai Indoneisa bisa mendorong deb relief atau relaksasi utang dalam forum G20. Harapannya, agar mendapat pengurangan beban pokok utang, utamanya utang China.

"Baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Sah-sah saja Indonesia minta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," paparnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Dalam ringkasan laporannya, lembaga ini mengkhawatirkan utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun.

2 dari 3 halaman

Utang ke Jepang

banner infografis utang pemerintah — Utang Pemerintah (Liputan6.com/Triyasni)

Sebelumnya pemerintah dikektahui akan mendapat kembali pinjaman dari Jepang. Pinjamna ini ditujukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan Aceh.

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida menyampaikan negaranya akan memberikan pinjaman sebesar 43,6 miliar Yen kepada Indonesia.

Hal ini disampaikan PM Kishida dalam konferensi pers saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022).

"Saya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Jepang sedang dalam memproses pinjaman Yen sebesar kurang lebih 43,6 M Yen untuk proyek bidang mitigasi bencana dan juga untuk perampungan PLTA Peusangan," jelas PM Kishida sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Menurut dia, Indonesia merupakan mitra strategis Jepang. Jokowi dan PM Kishida juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim, perdagangan, investasi, hingga lingkungan.

PM Kishida mengatakan bahwa Jepang akan mendukung peningkatan kemampuan keamanan maritim, termasuk penelitian yang sedang dilaksanakan untuk kerja sama hibah kapal patroli. Hal ini dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan laut yang mengelilingi Indonesia.

"Kami juga menyambut baik memorandum kerja sama dalam bidang security maritime telah ditandatangani," ujarnya.

Kedua pemimpin negara menyambut baik momorandum kerja sama dalam bidang lingkungan yang akan segera diteken. Kishida menuturkan Jokowi telah menyampaikan bahwa pembatasan impor produk makanan dari Jepang dicabut.

"Presiden Jokowi juga telah menyampaikan kepada saya bahwa pembatasan impor produk makanan dari Jepang semua dicabut. Yang telah diberlakukan setelah Gempa Besar timur Jepang semua telah dicabut," tuturnya.

"Hal itu sangat menyemangatkan masy yang terkena bencana dan saya sangat menyambut baik hal tersebut," sambung PM Kishida.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Segera Selesai

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan harapannya agar proyek strategis yang didanai Jepang dapat segera diselesaikan. Jokowi juga mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang.

"Beberapa proyek strategis yang saya sampaikan agar dipercepat penyelesaiannya antara lain MRT Jakarta North-South Fase II dan East-West Fase I, Kawasan Industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Akses Patimban," kata Jokowi.

"Dan kami juga membahas komitmen kerja sama bagi kelanjutan Proyek Gas Masela," imbuh dia.

Jokowi dan PM Kishida juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dia berharap protokol perubahan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) dapat selesai pada KTT G20 di Bali.

"Kita sepakat protokol perubahan IJEPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali, November mendatang," ujarnya.