Sukses

Indonesia Target Punya 10.524 Km Jaringan Kereta Api hingga 2030

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jaringan kereta api di Tanah Air sepanjang 10.524 km pada 2030.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jaringan kereta api di Tanah Air sepanjang 10.524 km pada 2030.

"Telah ditetapkan visi perkeretaapian nasional sampai dengan tahun 2030 sepanjang 10.524 km, yang termasuk KA perkotaan 3.755 km," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Zulfikri mengatakan, panjang lintasan kereta api saat ini berada pada kisaran 7.032 km, seiring dengan pembangunan yang terus dilakukan hingga tahun 2024 ditargetkan dapat terbangun 7.451 km.

Kata dia, target tersebut ada pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 Tahun 2020 di mana terdapat sejumlah upaya untuk mengembangkan kereta api sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS).

Ia menjelaskan, beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi RIPNAS antara lain membangun jaringan KA di Pulau Sumatera dan Sulawesi, pembangunan jalur ganda kereta dan elektrifikasi lintas utama Jawa, dan pengoperasian KA kecepatan tinggi di Pulau Jawa.

Kemudian, tersedianya sarana KA penumpang sebanyak 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta. Selanjutnya, sarana KA barang sebanyak 2.475 lokomotif dan 48.364 gerbong.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Pembiayaan

Adapun pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut mencapai Rp853 triliun, di mana skema pembiayaan alternatif sebesar 68 persen dan penggunaan APBN sebesar 32 persen.

"Hal tersebut diupayakan untuk mewujudkan perkeretaapian kompetitif, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan. Target lainnya agar KA sebagai tulang punggung angkutan massal antar kota, perkotaan, dan barang," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk proyek utama hingga tahun 2024, Ditjen Perkeretaapian menargetkan pembangunan KA Makassar-Parepare, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dan peningkatan kecepatan KA Jakarta-Surabaya Tahap I yaitu lintas Jakarta-Semarang.

Selain itu juga peningkatan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah Metropolitan antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.

3 dari 4 halaman

KAI Dapat PMN Rp 4,1 Triliun, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui kucuran modal bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) tunai. Jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.

Persetujuan ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/7/2022).

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tunai tahun 2023," kata Hekal.

Ia turut membacakan kesimpulan rapat yang menyetujui kucuran dana tersebut untuk penambahan modal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4.100.000.000.000 (empat triliun seratus miliar rupiah) yang akan dgunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB," tutur Hekal.

Untuk diketahui, penyetujuan usulan ini berbarengan dengan 9 BUMN lainnya. Sehingga secara total Komisi VI DPR RI menyetujui 10 perusahaan pelat merah mendapatkan kucuran PMN.

Total PMN yang diberikan kepada 10 perusahaan ini mencapai Rp 73,26 triliun. Dibagi menjadi PMN Tunai Rp 69,82 triliun, dan PMN non-tunai sebesar Rp 3,44 triliun.

4 dari 4 halaman

Suntikan Modal

Presiden Direktur PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengatakan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah, hal itu merupakan solusi yang diberikan negara berupa suntikan modal pada BUMN sponsor KCJB.

"Proyek KCJB, 75 persen dibiayai lewat pinjaman dari CDB, 25 persen dari ekuitas melalui PSBI 60 persen dan BUMN China 40 persen," ujar Dwiyana, dikutip Jumat (11/2/2022).

"Akibat adanya pandemi Covid-19, 4 BUMN sponsor Indonesia sampai dengan bulan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan WIKA sebagai leading sponsor. Pada 31 Desember 2021, PT KAI telah melakukan setoran modal kepada KCIC lewat PT PSBI selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek KCJB," lanjut dia.

Adapun suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat urgent dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga, biaya penyambungan UJL PLN, investasi untuk implementasi GSM-R, pembayaran progres pekerjaan kepada kontraktor dan konsultasi supervisi, asuransi, pajak, dan material offshore penting.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.