Sukses

Kondisi Global Tak Pasti, IMF Koreksi Ramalan Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,3 Persen

Tahun ini IMF menurunkan proyeksinya menjadi 5,3 persen dari semula optimis bisa tumbuh 5,4 persen

Liputan6.com, Jakarta Kondisi perekonomian global yang tidak pasti membuat IMF dan Bank Dunia mengoreksi prediksinya. Dua lembaga ini memperkirakan perekonomian dunia terkoreksi signifikan di sepanjang tahun 2022.

"Proyeksi IMF (pertumbuhan ekonomi) turun 0,8 persen lebih rendah untuk tahun ini dan tahun depan juga akan lebih rendah 0,2 persen. World Bank juga melakukan hal yang sama, lebih rendah 0,1 persen untuk tahun ini dan 0,2 persen lebih rendah tahun depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (1/7).

Dua lembaga tersebut juga merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun ini IMF menurunkan proyeksinya menjadi 5,3 persen dari semula optimis bisa tumbuh 5,4 persen. Namun tahun depan, perekonomian Indonesia diramal IMF bisa tumbuh 6,0 persen.

"Tahun depan ekonomi Indonesia lebih baik, maka outlooknya 5,3 persen tahun ini dan 6,0 persen tahun depan," kata dia.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi yang saat ini sudah terlihat sangat kuat. Tercermin dari mobilitas masyarakat yang tinggi dan impor bahan baku dan barang modal yang melonjak.

"Impor bahan baku melonjak tinggi 33,9 persen grossnya, dan barang modal 22,9 persen," kata dia.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Optimis Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu konsumsi listrik rumah tangga dan industri naik hingga 16,4 persen. Hal ini menunjukkan aktivitas di sektor manufaktur terus meningkat dan telah melewati posisi sebelum pandemi di tahun 2019. Begitu juga dengan belanja rumah tangga yang semakin meningkat.

Maka pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional di semester II tahun ini berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,5 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun bisa mencapai 5,4 persen.

"Kita prediksikan buat gross tahun ini di kisaran 4,9 persen hingga 5,4 persen," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

DPR dan Pemerintah Sepakati Pertumbuhan Ekonomi RI 5,9 persen di 2023

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh 5,3 persen sampai 5,9 persen. Tingkat inflasi tahun depan juga disepakati berada dalam kisaran 2 persen sampai 4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi kesepakatan 5,3 persen sampai 5,9 persen dan laju inflasi 2 persen-4 persen," kata Pimpinan Badan Anggaran Muhidin Muhammad Said, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (30/6).

Enam+00:00VIDEO: VIDEO: Catat! 11 Daerah Ini Diwajibkan Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disepakati sebesar Rp 14.300 - Rp 14.800 per USD. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun kesepakatan 7,34 persen - 9,16 persen.

Selain itu, di tengah kenaikan harga komoditas energi, DPR dan Pemerintah menyepakati harga minyak mentah sebesar USD 90 - USD 110 per barel. Lifting minyak bumi hasil kesepakatan sebesar 660 ribu barel sampai 680 ribu barel. Sedangkan untuk lifting gas bumi kesepakatan 1.050-1.150 barel per hari.

"Ini disusun di tengah pemulihan ekonomi yang menguat tapi ekonomi global dibayangi ketidakpastian," kata Muhidin.

Sebagaimana diketahui, ketidakpastian disebabkan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Kenaikan harga komoditas energi dan pangan pun tak bisa dihindari.

4 dari 4 halaman

Reformasi Struktural

Momentum ini pun dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas ekonomi.

"Ini jadi momen buat reformasi struktural buat dorong transformasi ekonomi," katanya.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pokok kebijakan fiskal yang diambil antara lain penguatan kualitas SDM bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.