BPKP Temukan Nilai Pengadaan 23 Pesawat Garuda Indonesia Terlalu Tinggi

ST Burhanuddin menyampaikan, ketetapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang berlangsung. 

"Saya ingin menyampaikan bahwa kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT garuda ini tidak lanjut yang lama tapi yang utamanya pada hari ini kami mendapatkan penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda Indonesia senilai Rp 8,8 triliun," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan Kejaksaan Agung tak menahan 2 tersangka baru kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

"Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 juncto pasal 18 UU tindak pidana korupsi dan tidak dilakukan penahanan," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin (27/6/2022).

Ia menegaskan, keduanya tak ditahan lantaran tengah menjalani kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda Indonesia yang ditangani oleh KPK," tegasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pengungkapan dua tersangka baru kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia bagian dari bersih-bersih BUMN. Namun, ia menegaskan langkah ini tak berhenti disitu.

Erick Thohir mengatakan bahwa kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung adalah bukti komitmen bersama untuk menghasilkan perbaikan mendasar.

"Ini bukti kalau kita mau berkolaborasi dengan baik antarinstansi pemerintah. Dengan dikelola secaraprofesional dan transparan, maka mampu menghasilkan yang terbaik bagi negara," ujar Erick saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (27/6/2022).

Erick pun mengapresiasi BPKP yang sejak awal aktif membantu Kementerian BUMN dan kejaksaan untuk mengaudit perusahaan negara.

Dengan komitmen bersama untuk memperbaiki BUMN, kata Erick, hasilnya nampak dari perbaikan performa sejumlah BUMN, termasuk di dalamnya Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.

"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem. Bagaimana kita me-minimized korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehinggabisa mencegah korupsi secara jangka panjang," ujar Erick.

Erick menjelaskan bahwa hasil dari perbaikan sejumlah BUMN terlihat kini. Jiwasraya yang sejak 2006 terlilit persoalan serius, kini semakin membaik.

Begitu juga dengan Garuda Indonesia yang secara voting mayoritas krediturnya setuju dengan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sontak menyelamatkan masa depan Garuda dari ancaman kebangkrutan.

Program kerja sama dengan kejaksaan ini bisa menyelamatkan dan mendorong restrukturisasisehingga ada perbaikan.

"Penegakan hukum terjadi, restrukturisasi terjadi. Kita bisa melihat dari Jiwasraya, Asabri, dan Garuda. Meski juga harus diakui belum sempurna namun sudah sangat terlihat perbaikannya," kata Erick

Erick pun menegaskan sikapnya. Yakni tidak boleh lagi ada BUMN yang menjalankan usahanya dengan proses bisnis yang tidak baik, terutama Garuda yang sejak 2019 proses bisnisnya sudah berjalan dengantransparan dan profesional.